RADAR SURABAYA BISNIS – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mengebut realisasi Program 3 Juta Rumah guna mengatasi tingginya angka masyarakat yang belum memiliki hunian serta menekan jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai skema strategis, mulai dari peningkatan kuota Bedah Rumah, optimalisasi KPR FLPP, hingga penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP). Hal ini disampaikannya dalam Konferensi Pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
"Fokus kita adalah Program 3 Juta Rumah. Kita ingin mengatasi kepemilikan rumah yang masih rendah dan ketidaklayakhunian yang masih tinggi," tegas Maruarar.
Baca Juga: Tembus Rp2.055 Triliun, Penerimaan Negara Agustus 2026 Meroket, Ini Kata Menkeu
Salah satu gebrakan utama adalah peningkatan drastis pada Program Bedah Rumah. Jika pada tahun 2025 pemerintah mengalokasikan 45.000 unit dengan anggaran Rp1,1 triliun, maka pada tahun 2026 targetnya melonjak tajam menjadi 400.000 unit dengan pagu anggaran mencapai Rp8,57 triliun.
Pemerataan menjadi fokus utama. Maruarar memastikan bahwa 224 kabupaten/kota yang belum tersentuh program ini pada tahun lalu, akan diprioritaskan mendapat minimal 200 unit per daerah pada tahun 2026.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP menerapkan konsep 'government preneur' melalui inovasi "Tender Rakyat" untuk transparansi harga material, serta "Gerakan Gentengisasi" yang memberdayakan UMKM produsen genteng di Jatiwangi, Majalengka, dan Plered untuk kebutuhan 40.000 unit Bedah Rumah.
Baca Juga: Investasi Rp88,1 Triliun dari China Bidik Industri hingga Lapangan Kerja Baru
Untuk penyediaan rumah baru, realisasi rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diproyeksikan mencapai 278.865 unit pada 2025, yang merupakan rekor capaian tertinggi sepanjang sejarah program tersebut.
Pemerintah juga memberikan kemudahan luar biasa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). "Kita membuat karpet merah untuk rakyat. Salah satunya dengan menggratiskan BPHTB dan PBG bagi MBR," ujar Maruarar.
Kredit Program Perumahan (KPP), yang merupakan gagasan Presiden Prabowo, juga menunjukkan kinerja impresif. Plafon KPP ditingkatkan menjadi Rp50 triliun, dengan realisasi saat ini mencapai Rp25,29 triliun untuk 108.862 debitur.
Baca Juga: Sampah 60 Ton Menumpuk di Aset KAI Pasar Turi Surabaya, Pengelola Terancam Denda Rp50 Juta
Program ini sangat diminati karena memberikan pinjaman di bawah Rp100 juta tanpa memerlukan agunan, dengan bunga sangat rendah yakni 0,5 persen per bulan.
"KPP ini diciptakan oleh Presiden Prabowo. Tujuannya memberdayakan UMKM dan melawan rentenir," pungkas Maruarar, seraya mencatat bahwa sekitar 86 ribu debitur telah memanfaatkan dana ini untuk merenovasi rumah mereka.
Dengan kolaborasi yang kuat dari sisi pasokan (pengembang, kontraktor) dan permintaan (masyarakat, UMKM), Kementerian PKP optimis ekosistem perumahan nasional akan semakin inklusif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga: Setiap Desa di Sidoarjo Bakal Dapat Bantuan Rp200 Juta, Ini 4 Peruntukannya
Editor : Hany AkasahSumber : radar surabaya bisnis