Sukses dengan B50, Pemerintah Gaspol Program E50 Demi Tekan Impor BBM
RADAR SURABAYA BISNIS - Kebutuhan energi nasional terus menjadi fokus utama pemerintah, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu.
Setelah dinilai sukses menjalankan program B50 yang mampu menekan ketergantungan impor solar, pemerintah kini bersiap melangkah lebih jauh dengan menyusun program E50.
Langkah strategis ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) pertama tahun 2026 yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Baca Juga: Perluas Akses Pendidikan, Presiden Prabowo Siapkan Skema Sekolah dan Kuliah Gratis
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah mempelajari formula keberhasilan B50 untuk diterapkan pada E50.
"Kami mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden untuk mempelajari kesuksesan B50 dan menerapkannya untuk E50. Bapak Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50," ujar Bahlil saat ditemui awak media usai pertemuan di Istana Merdeka.
Kebijakan ini menjadi sangat krusial mengingat tingginya angka konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri. Berdasarkan data Kementerian ESDM, konsumsi solar nasional saat ini mencapai sekitar 39 juta kiloliter (KL) per tahun, sementara konsumsi bensin berada di kisaran 39 hingga 40 juta KL per tahun.
Selain mengebut program E50, pemerintah juga tidak melupakan sektor hulu migas. Bahlil memaparkan strategi peningkatan ketersediaan BBM melalui eksplorasi cekungan dan blok minyak baru, serta optimalisasi sumur-sumur tua dengan pendekatan teknologi mutakhir.
"Sumur-sumur tua yang kita miliki akan kita intervensi dengan teknologi. Selain itu, Presiden juga meminta untuk dikelola secara profesional. Tidak boleh ada pelanggaran atau dijual di tempat produksi dari sumur-sumur tua kita yang berjumlah 45.000 sumur tersebut," tegas Bahlil.
Dalam rangka memperkuat tata kelola, Bahlil juga mengungkapkan rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas yang diatur melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas. Lembaga ini nantinya akan berada dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.
"Tinggal kita mencari formulasi regulasi yang memperkuat BUK, terutama dalam perizinan. Kita tidak ingin perizinan lintas sektor menjadi penghambat peningkatan lifting kita," pungkasnya.
