radarsurabayabisnis.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan koordinasi dan verifikasi diperkuat agar bantuan tepat sasaran dan diterima masyarakat yang membutuhkan.
Komitmen tersebut disampaikan Khofifah saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan BSPS yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting dari Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur, Jakarta Pusat, Senin (14/9).
“Kami Pemprov Jawa Timur siap mendukung percepatan BSPS di Jawa Timur. Kami menilai program ini langsung menyentuh masyarakat dan sangat strategis untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni di Jawa Timur,” tegas Khofifah.
Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Dorong Tambahan Anggaran 2027 untuk Bedah Rumah dan Huntap Pascabencana
35.344 Rumah Jatim Masuk Program BSPS
Berdasarkan data per 14 September 2026, BSPS yang bersumber dari APBN dialokasikan untuk 35.344 unit rumah di Jawa Timur. Sebanyak 12.371 unit di antaranya telah memasuki tahap konstruksi.
Sementara itu, usulan BSPS dari pemerintah kabupaten/kota mencapai 37.853 unit. Dari jumlah tersebut, 15.425 unit telah selesai diverifikasi dan 11.995 unit ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Baca Juga: Cicilan Rumah Semakin Murah, KPR FLPP Bisa Dicicil 40 Tahun, Angsuran Mulai Rp700 Ribuan
“Artinya, pelaksanaan telah mencapai 35 persen dari total unit berdasarkan pencairan senilai Rp247,42 miliar,” ujarnya.
Selain BSPS dari pemerintah pusat, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga dilakukan melalui kolaborasi Pemprov Jatim dengan pemerintah kabupaten/kota.
Pada 2026, RTLH yang tertangani melalui APBD provinsi serta APBD kabupaten/kota mencapai 5.411 unit dari target 9.725 unit.
Ribuan RTLH Ditangani Pemprov dan Pemkab/Pemkot
Penanganan RTLH oleh Kodam V/Brawijaya dengan dukungan APBD Provinsi Jawa Timur telah terealisasi 100 persen. Sementara penanganan RTLH oleh Kodaeral V masih dalam proses pengerjaan.
Adapun penanganan RTLH oleh pemerintah kabupaten/kota melalui APBD masing-masing daerah mencapai 3.711 unit dari target 7.801 unit atau sekitar 48 persen.
Untuk mempercepat program, Pemprov Jatim akan membentuk desk khusus BSPS sebagai pusat koordinasi pelaksanaan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Desk tersebut nantinya ditempatkan di Bappeda atau Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim.
“Desk ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan monitoring pelaksanaan program BSPS di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota,” jelas Khofifah.
Data Penerima Diperketat agar Tak Salah Sasaran
Pemprov Jatim juga memperkuat sosialisasi melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media luar ruang seperti billboard. Sinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Jawa Timur akan dilakukan untuk memperluas penyebaran informasi.
Selain percepatan, Khofifah menekankan pentingnya ketepatan sasaran. Verifikasi awal calon penerima manfaat akan diperkuat untuk mencegah tumpang tindih data dan penerima bantuan ganda.
Pemprov Jatim juga akan mengoptimalkan peran Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dengan dukungan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang memenuhi ketentuan.
Khofifah menilai sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan program. Penanganan RTLH, kata dia, bukan sekadar memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, kenyamanan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kami berharap dengan kolaborasi yang kuat ini, target percepatan bedah rumah dapat tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan di Jawa Timur,” pungkasnya.
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Surabaya