RADAR SURABAYA BISNIS – PLN Indonesia Power (PLN IP) mengembangkan aset karbon dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Salak.
Potensi pengurangan emisi dari peningkatan kapasitas pembangkit tersebut akan dikelola menjadi aset karbon yang memiliki nilai ekonomi.
Pengembangan aset karbon ini dilakukan lewat penandatanganan Second Amendment to Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA) untuk proyek Capacity Upgrade of Gunung Salak Geothermal Power Plant Project Indonesia.
Baca Juga: Hadapi Dampak El Nino, Presiden Prabowo Perpanjang Bantuan Beras hingga Desember 2026
Kerja sama ini melanjutkan kolaborasi PLN IP dengan South Pole AG dalam pengembangan aset karbon dari peningkatan kapasitas PLTP Gunung Salak, di mana aset karbon hasil pengurangan emisi selanjutnya dapat dimonetisasi dan diperdagangkan.
Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, mengatakan pengembangan aset karbon dapat menjadi sumber nilai ekonomi tambahan dari pembangkit energi bersih.
"Pengembangan energi baru terbarukan tidak hanya berbicara mengenai penyediaan energi yang lebih bersih, tetapi juga bagaimana setiap potensi pengurangan emisi dapat dikelola menjadi nilai tambah yang berkelanjutan. Melalui pengembangan aset karbon dari PLTP Gunung Salak, kami melihat adanya peluang untuk menciptakan nilai ekonomi sekaligus mendorong keberlanjutan pengembangan energi panas bumi di Indonesia," tegas Bernadus dalam keterangan resmi, Senin (7/9/2026).
Baca Juga: Bandara Soekarno-Hatta, Halim, dan Husein Kembali Beroperasi Pasca Erupsi Krakatau
Dalam kerja sama ini, PLN Indonesia Power diwakili Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Julita Indah bersama Specialist Business Development Sustainable Technologies-SEA South Pole AG, Fadri Mokolintad.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut percepatan transisi energi menjadi penting di tengah dinamika geopolitik global yang turut memengaruhi ketersediaan energi.
"Dinamika geopolitik global menunjukkan bahwa ketersediaan energi menjadi tantangan yang harus diantisipasi bersama. Karena itu, Indonesia perlu terus mendorong kemandirian dan swasembada energi melalui peningkatan pasokan, pembangunan infrastruktur, serta percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan," ujar Yuliot.
Baca Juga: Kemenkeu Minta Anggaran Rp49,8 Triliun Tahun 2027, Ini Rincian Lengkapnya
PLN Indonesia Power menyebut pengembangan aset karbon PLTP Gunung Salak menjadi salah satu skema untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pengurangan emisi, sekaligus mendorong pengembangan pembangkit energi panas bumi di Indonesia.
Editor : Hany AkasahSumber : radar surabaya bisnis