radarsurabayabisnis.id - Lonjakan jumlah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada 2026 menjadi perhatian DPRD Jawa Timur. Pemerintah diminta segera memperkuat penciptaan lapangan kerja berkualitas agar bonus demografi tidak berubah menjadi bonus pengangguran.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, mengatakan lulusan SMK merupakan tenaga kerja terampil yang sejak awal dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Karena itu, peningkatan jumlah lulusan harus diimbangi dengan kemampuan industri menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi.
Baca Juga: Prabowo dan PM Modi Sepakati 16 Kerja Sama, Bawa Angin Segar untuk Ekonomi dan Pertahanan RI
"Jangan sampai bonus demografi yang dimiliki Indonesia justru berubah menjadi bonus pengangguran. Lulusan SMK harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, bukan menambah antrean pencari kerja," tegas Renny, Rabu (8/7).
Menurut Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut, pemerintah tidak cukup hanya meningkatkan jumlah lulusan vokasi. Pendidikan dan dunia industri harus berjalan seiring agar lulusan SMK benar-benar terserap ke dunia kerja.
"SMK dirancang untuk mencetak tenaga kerja siap pakai. Artinya, negara juga harus memastikan industri mampu menyerap mereka. Pendidikan dan dunia usaha tidak boleh berjalan sendiri-sendiri," ujarnya.
Sinkronisasi Pendidikan Vokasi dengan Kebutuhan Industri
Renny menilai pemerintah daerah perlu memperkuat pendidikan vokasi melalui penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri. Selain itu, program magang, sertifikasi kompetensi, dan kemitraan antara sekolah dengan dunia usaha juga harus diperluas.
Menurutnya, langkah tersebut akan membuat lulusan SMK memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar kerja.
Baca Juga: Siapkan Santri Masuk Dunia Kerja, Pemerintah Buka Akses Pelatihan dan Sertifikasi Digital
Ia menambahkan, sejumlah sektor diperkirakan akan menjadi penyerap terbesar tenaga kerja vokasi dalam beberapa tahun mendatang, seperti industri manufaktur, industri kreatif, ekonomi digital, kendaraan listrik, energi baru terbarukan, hingga industri kesehatan.
"Potensi lapangan kerja di sektor-sektor baru ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar lulusan SMK memiliki peluang kerja yang lebih luas," katanya.
Pengangguran Jatim Turun, Tantangan Penyerapan Kerja Masih Besar
Di sisi lain, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur menunjukkan tren yang positif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur per Februari 2026, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 24,25 juta orang. Angka tersebut meningkat sekitar 388 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari total 25,14 juta angkatan kerja, sebanyak 96,45 persen telah bekerja. Sementara itu, sekitar 892,64 ribu orang masih menganggur.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur juga turun menjadi 3,55 persen, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 74,78 persen.
Meski demikian, Renny mengingatkan bahwa membaiknya indikator ketenagakerjaan tidak boleh membuat pemerintah lengah. Dengan jumlah lulusan SMK yang terus meningkat setiap tahun, penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan investasi harus menjadi prioritas agar bonus demografi benar-benar menjadi kekuatan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Editor : Hany Akasah