
RADAR SURABAYA BISNIS – Pemerintah sedang gencar mewujudkan Program 3 Juta Rumah untuk mengatasi backlog.
Rincian program andalan Presiden Prabowo Subianto itu sebanyak dua juta unit dibangun di perdesaan dan satu juta unit di perkotaan.
Dukungan dari lembaga terkait pun terus mengalir. Kali ini dukungan mengalir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
OJK mendukung program pemerintah terkait penyediaan rumah bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), OJK memberikan ruang bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk mengambil kebijakan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan risk appetite dan pertimbangan bisnis.
“OJK telah menyampaikan surat kepada perbankan dan LJK lainnya agar dapat mendukung perluasan pembiayaan untuk KPR bagi MBR,” kata Mahendra dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Selasa (14/1/2025).
Mahendra mengatakan, bentuk dukungan di antaranya melalui peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam mendukung penyaluran kredit atau pembiayaan.
“SLIK berisi informasi yang bersifat netral dan bukan merupakan informasi daftar hitam,” ujarnya.
SLIK digunakan untuk meminimalisir asymmetric information (moral hazard dan adverse selection), dalam rangka memperlancar proses kredit/pembiayaan dan penerapan manajemen risiko oleh LJK.
Di samping itu, SLIK yang kredibel sangat diperlukan dalam rangka menjaga iklim investasi di Indonesia.
“Penggunaan SLIK dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan perumahan merupakan salah satu informasi yang dapat digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur dan bukan merupakan satu-satunya faktor dalam pemberian kredit atau pembiayaan,” paparnya.
Ia menyebutkan, tidak terdapat ketentuan OJK yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar.
Termasuk apabila akan dilakukan penggabungan fasilitas kredit atau pembiayaan lain, khususnya untuk kredit atau pembiayaan dengan nominal kecil.
“Hal ini ditunjukkan dengan praktik yang telah dilaksanakan oleh LJK, dimana per November 2024, tercatat sebesar 2,35 juta rekening kredit baru diberikan oleh LJK kepada debitur yang sebelumnya memiliki kredit non-lancar dari seluruh pelapor SLIK,” paparnya.
Mahendra menambahkan, OJK juga menyiapkan kanal pengaduan khusus pada Kontak 157 untuk menampung pengaduan jika terdapat kendala dalam proses pengajuan KPR untuk MBR dimaksud.
Termasuk laporan mengenai adanya Surat Keterangan Lunas (SKL) dari
kredit/pembiayaan di LJK lain yang datanya belum dikinikan sesuai pelaporan SLIK, dan apabila terdapat kesulitan untuk melakukan pelunasan.
“Untuk menangani pengaduan dimaksud dengan lebih cepat dan efektif, maka OJK akan membentuk satuan tugas khusus bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan stakeholder lainnya,” pungkas Mahendra. (opi)

