RADAR SURABAYA BISNIS - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meyakini pelaku industri kecil menengah (IKM) dalam negeri mampu memanfaatkan peluang pasar kebutuhan barang dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Mengingat sektor yang berkaitan dengan kebutuhan pasar tersebut terus tumbuh.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang mencapai 244,4 juta jiwa.
Dengan populasi yang besar ini, penduduk muslim Indonesia tidak hanya menjadi identitas demografis, namun juga menggambarkan potensi kebutuhan dan peluang ekonomi yang sangat signifikan.
“Khususnya terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah,” kata Reni, Kamis (18/12).
Indonesia pada 2024 tercatat memberangkatkan lebih dari 200 ribu jemaah haji, serta 1,4 juta jemaah umrah.
Besarnya arus pergerakan jemaah ini membentuk sebuah ekosistem haji umrah yang membuka peluang besar bagi sektor industri nasional untuk menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan jemaah.
“Kebutuhan dasar seperti pangan halal, produk kesehatan, kosmetik dan personal care, perlengkapan ibadah, serta modest fashion menjadi sangat penting dalam mendukung kelancaran perjalanan ibadah,” sambungnya.
Reni yakin industri dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan dasar ini mengingat kinerja sektor industri pengolahan nonmigas (IPNM) mencatat pertumbuhan hingga 5,58 persen, atau penyumbang sumber pertumbuhan terbesar terhadap ekonomi yaitu sebesar 1,04 persen.
Secara rinci, subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki memiliki peran strategis dengan kontribusi sebesar 6,78 persen pada PDB IPNM triwulan III/2025.
Berdasarkan data BPS, Industri Kecil (IK) TPT dan alas kaki tahun 2024 mencapai 886 ribu IK dengan serapan tenaga kerja sebesar 1,8 juta pekerja.
Adapun Industri Menengah (IM) TPT pada tahun 2022 mencapai 2.900 IM dengan menyerap tenaga kerja sebesar 104 ribu pekerja.
“Untuk itu perlu dilakukan berbagai dukungan kepada IKM TPT dan alas kaki nasional untuk dapat mempertahankan perannya pada perkembangan ekonomi masyarakat,” urai Reni.
Sementara itu, pasar farmasi dan kosmetik juga tidak kalah potensial. Berdasarkan data BPOM, jumlah pelaku usaha kosmetik nasional pada tahun 2025 naik 16 persen dibanding tahun 2024, yakni menjadi 1.292 pelaku usaha dan sebanyak 87 persen merupakan pelaku IKM.
Angka tersebut didukung oleh jumlah produk kosmetik yang terdaftar di BPOM mencapai lebih dari 343 ribu hingga tahun 2025.
“Ini artinya, industri dalam negeri sebetulnya memiliki kemampuan untuk dibimbing masuk ke dalam ekosistem haji dan umrah, hingga dapat menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan jemaah, dan mendukung kenyamanan dan kelancaran perjalanan ibadah tersebut,” imbuh Reni lagi.
Lebih lanjut, Dirjen IKMA menyatakan pihaknya berupaya memberikan akses dan membuka pintu bagi para pelaku IKM untuk dapat meraup pasar kebutuhan penyelenggaraan haji dan umrah.
Mulai dari makanan dan minuman halal, obat-obatan dan kosmetik, perlengkapan ibadah, busana muslim dan modest fesyen, koper dan tas perjalanan, perlengkapan hotel, dan produk lainnya. (uta/opi)
