RADAR SURABAYA BISNIS - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mengingatkan bahwa aksi demonstrasi yang meluas dan cenderung anarkis, tremasuk di Surabaya, dalam beberapa hari terakhir, bisa menimbulkan dampak serius bagi stabilitas ekonomi.
Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, menegaskan semua pihak, baik pemerintah, DPR, maupun aparat penegak hukum, harus melakukan introspeksi agar kejadian serupa tidak berulang.
Tanpa itu, kepercayaan publik maupun pelaku usaha akan mudah goyah.
“Kuncinya menjaga stabilitas adalah gotong royong. Aspirasi rakyat harus diterima dengan baik dan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah,” tambah Adik.
Ketidakstabilan politik juga diperkirakan memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Beberapa perusahaan di Jakarta sudah menerapkan kebijakan work from home (WFH) untuk mengantisipasi gangguan mobilitas akibat demonstrasi.
Hal ini, menurut Kadin Jatim, bisa menurunkan produktivitas kerja dan memperlambat pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Di Jawa Timur sendiri, Adik optimistis situasi akan segera pulih dan aktivitas ekonomi kembali normal mulai pekan depan.
Meski demikian, ia tetap mengingatkan agar saluran aspirasi masyarakat dibuka lebar sehingga tidak menimbulkan potensi gejolak baru.
Senada dengan itu, Ketua Hiswana Migas Jatim, Ismed Jauhar, menyampaikan bahwa demonstrasi pada dasarnya sah dalam bingkai demokrasi, selama sesuai prosedur.
Namun, ia mengingatkan bahwa aksi yang tidak terkendali bisa mengganggu distribusi barang dan kebutuhan energi masyarakat.
“Jangan sampai demo menghambat kelancaran logistik. Daya beli dan daya saing justru harus kita tingkatkan di tengah kondisi global yang tidak menentu,” ucapnya.
Ia menambahkan, iklim usaha di Indonesia sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik.
Gangguan lalu lintas akibat demonstrasi bukan hanya menghambat arus distribusi, tetapi juga bisa menurunkan kenyamanan investasi.
“Harusnya aspirasi disampaikan secara santun. Keamanan dan kenyamanan ini sangat menentukan kepercayaan investor,” tegas Ismed.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kontribusi sektor pariwisata dan transportasi terhadap PDB Jawa Timur mencapai lebih dari lima persen.
Dengan adanya travel warning dari negara-negara besar, potensi kehilangan devisa pariwisata bisa signifikan jika kondisi tidak segera kondusif.
Selain itu, sektor UMKM yang bergantung pada kelancaran distribusi juga berisiko mengalami kerugian.
Editor : Nofilawati Anisa