RADAR SURABAYA BISNIS - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) mengeluarkan surat keputusan nomor 347 tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
Keputusan itu juga menyebutkan jika pemerintah Indonesia akan menghapus tenaga honorer tahun 2025.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menyebut semua tenaga honorer harus ditampung sesuai dengan kebijakan KemenPAN.
“Dalam kebijakan KemenPAN tersebut ada dua golongan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yaitu PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu. PPPK Penuh Waktu yang ditujukan bagi honorer yang berhasil mendapatkan peringkat terbaik dalam seleksi PPPK 2024. Status ini memberikan hak dan kewajiban yang setara dengan ASN pada umumnya, termasuk NIP dan fasilitas penuh,” ujarnya, Selasa (17/12).
Aries menambahkan untuk PPPK Paruh Waktu, dalam kebijakan ini disediakan bagi honorer yang mengikuti seleksi PPPK 2024, tetapi tidak mencapai peringkat tertinggi.
Status ini tetap memberikan pengakuan sebagai ASN, tetapi dengan tanggung jawab yang disesuaikan dan fasilitas yang lebih terbatas.
“Pemerintah sudah menyampaikan kalau tidak tertampung PPPK maka ada istilahnya Paruh Waktu. Jadi tidak ada lagi namanya honorer, jadi hanya ada PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu,” katanya.
Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pendidikan jumlah PPPK sebanyak 16.395 orang.
Rinciannya, PPPK guru sebanyak 16.371 dan PPPK tenaga kependidikan sebanyak 24 orang.
Sedangkan untuk jumlah guru honorer sekolah negeri tercatat ada 16.536 orang.
Dimana 5.711 merupakan guru honorer dan 10.825 orang merupakan tenaga kependidikan honorer. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa