radarsurabayabisnis.id - Tarif sewa sejumlah stan atau rombong kecil di kawasan Kebun Binatang Surabaya (KBS) menjadi sorotan DPRD Surabaya. Anggota Komisi B DPRD Surabaya Budi Leksono mengungkapkan, biaya sewa stan kecil di kawasan tersebut mencapai Rp600 ribu per hari.
Menurutnya, tarif tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi membebani pedagang. Biaya sewa yang tinggi dinilai dapat memaksa pelaku usaha menaikkan harga makanan dan minuman untuk menutup biaya operasional.
“Yang jualan rombong kecil itu sewanya per hari Rp600 ribu. Coba sampeyan cek, hasil jualannya terus berapa? Mahal otomatis. Itu tidak masuk akal,” kata Budi Leksono kepada Radar Surabaya, Rabu (20/8).
Harga Makanan Bisa Ikut Terdongkrak
Menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, tingginya biaya sewa dapat menciptakan efek domino bagi pedagang maupun pengunjung.
Pedagang yang harus mengejar balik modal akhirnya memiliki tekanan untuk menaikkan harga jual makanan dan minuman. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi pengalaman pengunjung KBS.
“Wah, beli makanan di KBS mahal setengah mati. Kasihan pengunjung, kasihan juga pedagangnya,” ujarnya.
Budi menilai pedagang tidak bisa serta-merta disalahkan ketika harga jual produk mereka menjadi lebih mahal. Sebab, pelaku usaha juga harus memperhitungkan biaya sewa stan, modal, serta keuntungan yang ingin diperoleh.
Baca Juga: KBS Surabaya Sukses Kembangbiakkan Komodo Hingga Jepang Pinjam Sepasang
Ia mencontohkan, pedagang makanan ringan bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp400 ribu hingga Rp600 ribu dalam sehari. Namun, angka tersebut belum tentu mampu menutup biaya sewa stan yang mencapai Rp600 ribu per hari.
“Sedangkan Sabtu-Minggu paling pas ramai. Kalau baru jualan, terus jualannya berapa? Untungnya berapa? Akhirnya tetap sepi cari untung.”
DPRD Minta Tarif Sewa KBS Dievaluasi
Budi mengatakan kondisi tersebut dapat membentuk lingkaran persoalan. Ketika pedagang menaikkan harga untuk menutup biaya sewa, pengunjung berpotensi mengurangi pembelian karena harga dianggap terlalu mahal.
Pada akhirnya, omzet pedagang ikut tertekan dan aktivitas perdagangan di kawasan KBS menjadi kurang optimal.
“Akhirnya timbul efek domino yang tidak baik. Kalau enak, mending nyewa di kampung, di rumah sendiri. Tapi kalau di sini sepi, ya sudah, pokoknya ngempet wae.”
Karena itu, Budi meminta manajemen KBS tidak hanya melihat pengelolaan kawasan dari sisi pendapatan perusahaan. Sebagai perusahaan daerah milik Pemkot Surabaya, KBS dinilai juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menciptakan ruang ekonomi yang sehat bagi masyarakat.
Pengelolaan KBS Diminta Tak Hanya Fokus pada Satwa
Budi menegaskan, siapa pun yang nantinya memimpin KBS harus memiliki orientasi yang jelas terhadap kesejahteraan warga Surabaya.
“Kalau saya, masalah pemimpin siapa saja, yang penting warga Surabaya. Saya yakin potensinya ada.”
Menurutnya, tanggung jawab pengelolaan KBS tidak hanya berkaitan dengan kondisi dan kesejahteraan satwa. Aspek manusia yang terlibat dalam ekosistem KBS, termasuk pedagang UMKM dan pengunjung, juga harus menjadi perhatian.
“Manajemen yang ada di sana itu tidak hanya memegang tanggung jawab atas kondisi satwa dan kesejahteraan satwa saja. Tapi harus dengan manusianya juga,” katanya.
Evaluasi tarif sewa stan dinilai penting agar keberadaan pedagang di KBS tetap memberikan manfaat bagi pengunjung sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih sehat bagi masyarakat.
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Surabaya