RADAR SURABAYA BISNIS – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan bahwa kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) bukan lagi sekadar urusan keimigrasian, melainkan instrumen bisnis yang penting untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Di tengah ketatnya kompetisi global dalam menarik devisa dari wisatawan mancanegara (wisman), kemudahan akses masuk kini menjadi faktor penentu utama bagi turis internasional dalam memilih destinasi liburan dan membelanjakan uangnya.
Berdasarkan kajian Kemenpar, BVK diyakini mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan volume kunjungan, lonjakan belanja wisatawan, hingga penciptaan lapangan kerja secara masif yang akan menggerakkan roda usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah wisata.
Baca Juga: BI Catat Uang Beredar di Indonesia Tembus Rekor Rp10.415,9 T per Mei 2026
"BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja," demikian pernyataan resmi Kementerian Pariwisata, Rabu (24/6/2026).
Secara empiris, Indonesia telah merasakan keuntungan ekonomi dari kebijakan ini. Pada 2016 silam, saat RI memberlakukan BVK untuk 169 negara, kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics mencatat adanya lonjakan permintaan wisman hingga 24 persen.
Secara bisnis, hal ini langsung berkontribusi pada terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan turunannya.
Baca Juga: Daycare Petrokimia Gresik Diapresiasi Menteri PPPA: Hadir untuk Anak Karyawan dan Masyarakat
Bahkan, data penyempurnaan pada 2018 menunjukkan angka yang lebih fantastis, di mana dampak BVK memicu peningkatan permintaan wisman hingga 32,4 persen.
Kajian yang sama juga memperlihatkan bahwa median peningkatan kedatangan dari kebijakan visa-free mencapai 16,6 persen per tahun, jauh melampaui kebijakan jenis visa baru yang hanya berada di angka 8,1 persen per tahun.
Dari perspektif kawasan, Kemenpar menyoroti urgensi penguatan kebijakan ini. Saat ini, jumlah negara yang mendapatkan fasilitas BVK ke Indonesia dinilai masih relatif terbatas jika disandingkan dengan agresivitas negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam yang mempermudah akses masuk demi menggenjot devisa pariwisata mereka.
Temuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) turut memperkuat argumen ini. Penyederhanaan atau penghapusan syarat masuk terbukti mampu mendongkrak arus kunjungan wisman sebesar 7,2 hingga 27 persen.
Sebaliknya, penambahan regulasi yang menghambat travel authorization justru berisiko menurunkan kedatangan wisman hingga 29,3 persen.
Oleh karena itu, Kemenpar mendorong adanya sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan kebijakan BVK yang optimal.
Formulasi tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara prinsip kehati-hatian, asas keamanan dan resiprositas, sekaligus memastikan Indonesia tetap kompetitif dan atraktif sebagai destinasi wisata kelas dunia yang menjanjikan keuntungan ekonomi berkelanjutan.
Editor : Hany Akasah