RADAR SURABAYA BISNIS – Pertumbuhan investasi pariwisata di Indonesia dinilai masih terlalu terpusat di Pulau Dewata.
Merespons hal tersebut, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kini mengambil langkah strategis untuk mendorong pemerataan penanaman modal ke berbagai destinasi potensial di seluruh nusantara.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan, kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia sebagai destinasi investasi pariwisata terus meningkat.
Baca Juga: Imbas Konflik Global: Harga Kakao RI Melonjak Tajam, Kerek Harga Patokan Ekspor Hingga 17 Persen
Hal ini dibuktikan dengan catatan 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, di mana hampir 7 juta kunjungan di antaranya terpusat di Bali.
"Angka ini menunjukkan Bali tetap menjadi jantung pertumbuhan pariwisata nasional. Namun di sisi lain, tingginya konsentrasi investasi di sejumlah kawasan seperti Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan Ubud menunjukkan perlunya strategi pemerataan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas," jelas Widiyanti dalam forum Investor Roundtable 2026 di Nusa Dua, Bali, Jumat (29/5/2026).
Sebagai solusi konkret, Kemenpar kini memprioritaskan pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan destinasi pariwisata regeneratif.
Baca Juga: Jangan Sampai Boncos, Ini 6 Trik Jitu Menabung ala Jepang yang Patut Ditiru
Kawasan-kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat daerah.
Lebih lanjut, Widiyanti menegaskan bahwa tren pariwisata global saat ini bergerak menuju prinsip keberlanjutan (sustainability), wellness tourism, serta pengalaman wisata yang autentik.
Oleh karena itu, ia mengajak para investor untuk mulai melirik peluang emas di luar Bali guna membangun industri yang lebih seimbang dan inklusif.
Selain fokus pada pemerataan wilayah, Kemenpar juga tengah membenahi tata kelola ekosistem usaha pariwisata, khususnya di sektor akomodasi Bali. Kemenpar berencana mengembangkan sistem verifikasi berbasis Application Programming Interface (API).
Sistem teknologi ini dirancang untuk memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan resmi. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan iklim persaingan bisnis yang lebih sehat dan berstandar tinggi.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani, menambahkan bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha di Bali justru menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah.
Baca Juga: Pangkas Inefisiensi Rp170 Triliun, Wamenkeu Buktikan Ketahanan Fiskal Era Presiden Prabowo
"Kami memandang masukan dari pelaku industri di Bali sangat berharga. Tidak hanya untuk memperkuat ekosistem investasi di Bali itu sendiri, tetapi juga sebagai referensi dan pembelajaran penting dalam pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas ke depannya," pungkas Rizki.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, investor, dan asosiasi, arah kebijakan investasi pariwisata Indonesia ke depan dipastikan akan lebih hijau, kompetitif, dan inklusif.
Editor : Hany Akasah