RADAR SURABAYA BISNIS – Pemerintah Indonesia tengah serius menggarap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sektor Keuangan di Bali.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas perubahan geopolitik global yang menjadikan Bali sebagai lokasi potensial untuk pusat keuangan internasional (International Financial Center).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa proyek ini sedang dalam proses pengerjaan bersama International Financing Center.
Baca Juga: Khofifah Jajaki Kerja Sama Jatim dengan Arab Saudi, Bidik Investasi hingga Logistik Haji
Menurutnya, KEK Keuangan ini diproyeksikan menjadi pusat pengelolaan dana global, termasuk layanan family office atau kantor keluarga.
"Dengan adanya perubahan geopolitik, maka Bali menjadi menarik. Untuk itu kita sedang menyiapkan regulasinya agar mengakomodasi apa yang diminta untuk pendirian pusat keuangan atau family office," ujar Airlangga di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Berbeda dengan KEK pada umumnya, Airlangga menekankan bahwa insentif yang akan diberikan untuk KEK Sektor Keuangan ini bukan berupa tax holiday.
Baca Juga: OJK Terima Dua Paket Calon Direksi BEI Jelang RUPS 2026, Siapa Terpilih?
Saat ini, pemerintah tengah merumuskan bentuk insentif baru yang lebih kompetitif bagi para investor sektor keuangan.
"Bentuk insentifnya bukanlah tax holiday seperti KEK lainnya. Nanti kita siapkan lagi," tambahnya. Ia juga membuka peluang keterlibatan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam pengelolaan pusat keuangan tersebut di masa mendatang.
Senada dengan Airlangga, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa pusat keuangan yang akan dibangun bukan sekadar kantor keluarga dalam skala sempit, melainkan KEK Jasa Keuangan yang luas.
Baca Juga: Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Jadi Alarm Keras, MTI Desak Perbaikan Sistem Keselamatan
Instruksi ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar Indonesia mencontoh keberhasilan pusat keuangan khusus yang telah berdiri di Uni Emirat Arab (UEA).
Pengembangan ini diharapkan mampu menangkap potensi pergeseran arus modal global ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, juga memastikan bahwa saat ini regulasi tengah dikaji secara mendalam untuk memastikan operasional family office dapat berjalan efektif dan sesuai dengan standar internasional.
Baca Juga: Pembangunan Flyover di Bekasi Disetujui Prabowo, Upaya Tekan Kecelakaan di Lintasan Padat
Editor : Hany Akasah