RADAR SURABAYA BISNIS – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mendorong para bupati di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan potensi desa sebagai mesin penggerak ekonomi nasional.
Melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah menargetkan terciptanya lebih banyak desa ekspor dan desa wisata di berbagai wilayah.
Hal tersebut disampaikan Yandri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (20/1/2026).
Transformasi BUMDes dan Desa Tematik
Yandri menekankan bahwa setiap daerah memiliki keunggulan kompetitif yang berbeda. Ia mendorong lahirnya "Desa Tematik" yang berfokus pada komoditas tertentu agar pengelolaan ekonomi lebih terarah.
"Kami punya program BUMDes yang sekarang banyak melahirkan desa ekspor dan desa wisata. Ada juga desa tematik seperti desa nila, desa lele, desa ayam petelur, hingga desa jagung. Semua itu perlu kolaborasi antara BUMDes dan para bupati," ujar Yandri di hadapan sekitar 160 bupati yang hadir.
Sebagai bukti nyata, ia mencontohkan kesuksesan desa binaan di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Desa tersebut telah berhasil menembus pasar internasional dengan mengekspor komoditas kopi, vanili, dan kemiri ke Australia.
Program TEKAD Jangkau 1.110 Desa
Salah satu instrumen utama dalam penguatan ekonomi ini adalah program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD).
Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau 1.110 desa dengan skema bantuan yang bervariasi.
"Bantuannya bervariasi, ada desa yang kami bantu Rp300 juta, Rp400 juta, atau lebih. Alhamdulillah, dari program ini sudah ada desa yang menjadi desa ekspor," tambahnya.
Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini Naik Tipis, Berikut Daftar Lengkapnya
Terkait isu anggaran, Menteri Yandri menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak melakukan pemotongan Dana Desa. Namun, terdapat perubahan pola manajemen agar penggunaan anggaran lebih produktif dan tepat sasaran.
Pemerintah kini memperkenalkan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat kegiatan ekonomi desa. Langkah ini diambil untuk memastikan sirkulasi ekonomi berputar di dalam desa itu sendiri.
"Dana desa tidak dipotong, tapi diubah manajemennya supaya lebih tepat sasaran dan membangun sirkulasi ekonomi di desa. Semua manfaatnya kembali ke desa," tegasnya.
Kemendes PDT menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan bagi kebutuhan desa-desa di Indonesia. Pendampingan yang diberikan akan mencakup empat aspek utama, yakni permodalan, pemasaran, pendampingan dan pemberdayaan.
Memfasilitasi akses anggaran dan investasi, membuka akses pasar domestik maupun ekspor, memberikan bimbingan teknis pengelolaan potensi desa dan meningkatkan kapasitas SDM lokal.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, ekonomi perdesaan diharapkan mampu menjadi fondasi yang kokoh bagi ketahanan ekonomi nasional di masa depan.
Editor : Hany Akasah