RADAR SURABAYA BISNIS – DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna dengan dua agenda strategis yaitu tanggapan Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi atas dua Raperda serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti pembahasan Raperda Kebun Binatang Surabaya (KBS) dan RPJMD 2025–2029.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, transformasi kelembagaan KBS menjadi Perusahaan Umum Daerah bukan semata pengubahan status hukum.
Ia ingin arah baru yang profesional dan berorientasi pengembangan bisnis konservasi.
“Diharapkan KBS dapat meningkatkan potensi usaha ke depan dengan program-program baru yang mampu menarik lebih banyak pengunjung. Saya juga ingin mengingatkan agar sarana prasarana seperti parkir dan konektivitas dengan terminal Joyoboyo serta terowongan pejalan kaki diperbaiki dan dioptimalkan,” ujar Eri, Selasa (10/6).
Ia juga mendorong agar pelaku UMKM di sekitar KBS tidak sekadar diberi ruang, tapi juga diberi pembinaan.
“Kami dorong kolaborasi lintas sektor agar aset daerah bisa dimaksimalkan,” tegasnya.
Terkait Raperda RPJMD 2025–2029, Eri menilai masukan fraksi sangat penting untuk menjaga arah pembangunan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.
“Kami sependapat bahwa RPJMD harus memprioritaskan kualitas layanan publik dan strategi pembangunan infrastruktur. Masukan dari fraksi DPRD sangat penting, karena mencerminkan aspirasi masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Sekretaris DPRD Musdig Ali Suhudi juga membacakan susunan anggota Pansus.
Ada 10 anggota dari lintas fraksi, di antaranya Muhammad Faris Afif, Muhammad Machmud, Budi Leksono, Baktiono, dan Bagas Imam Waluyo.
Masa kerja ditetapkan selama 60 hari kerja, dan laporan wajib disampaikan tujuh hari sebelum masa tugas berakhir.
“Pimpinan pansus dipilih langsung oleh anggota, dan kegiatan pansus akan dijalankan sesuai ketentuan,” ujar Musdig.
Paripurna ini menandai konsolidasi awal antara legislatif dan eksekutif dalam membentuk kerangka pembangunan lima tahun ke depan.
Raperda KBS diharapkan membawa wajah baru untuk pengelolaan konservasi, sedangkan RPJMD 2025–2029 akan menjadi dokumen strategis arah pembangunan Surabaya berbasis kebutuhan riil warga kota. (dim/opi)
Editor : Nofilawati Anisa