RADAR SURABAYA BISNIS - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan konsumsi elpiji (LPG) bersubsidi 3 kilogram pada tahun 2026 akan melampaui alokasi resmi yang ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan pemaparan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI pada Rabu (26/8/2026), realisasi penyaluran hingga Juli 2026 tercatat telah menyentuh angka 5,05 juta ton dari total kuota APBN sebesar 8 juta ton.
Melihat tren pertumbuhan tersebut, volume penyaluran hingga penghujung tahun diperkirakan terus melonjak pesat. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan lonjakan estimasi konsumsi.
"Untuk tahun 2026 ini memang prognosanya itu sebesar 8,6 juta ton." jelas Laode Sulaeman.
Dengan angka prognosa akhir tahun yang diperkirakan menyentuh 8,677 juta ton, tingkat penyerapan subsidi tersebut setara dengan 108,46 persen dari kuota yang ditetapkan.
Tren peningkatan konsumsi ini juga diperkirakan belum akan melambat pada 2027, di mana Rancangan APBN (RAPBN) 2027 mengalokasikan kuota sebesar 8,9 juta ton.
"Untuk tahun 2027 tadi juga sudah disampaikan bahwa proyeksi bisa mencapai lebih dari tahun 2026 ini." tambah Laode.
Melonjaknya beban konsumsi harian dinilai tidak lepas dari skema distribusi di lapangan yang masih minim pembatasan langsung bagi publik.
Kondisi penyaluran yang belum sepenuhnya tepat sasaran tersebut disinyalir menjadi pemicu utama terus meningkatnya kurva permintaan masyarakat dari tahun ke tahun.
"Nah, memang upaya-upaya sudah dilakukan bagaimana untuk bisa mengurangi beban dari meningkatnya konsumsi LPG ini." jelas Laode.
Guna menekan laju pertumbuhan konsumsi yang kian membesar, pemerintah telah meluncurkan program transformasi sistem pendistribusian LPG 3 kg sejak 1 Maret 2023 yang terbagi dalam dua tahapan strategis.
Tahap awal difokuskan pada registrasi serta kewajiban transaksi berbasis web, yang kemudian dilanjutkan dengan pemadanan data penerima manfaat.
Langkah validasi tersebut diperkuat melalui kolaborasi antara Pertamina dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) guna memverifikasi identitas konsumen secara presisi.
"Lalu, kemarin juga Pertamina bersama dengan Dukcapil juga telah melakukan MoU. Ini juga semua data-data akan dilakukan penguatan-penguatan sebelum nanti kami lakukan pengaturan kepada kelas-kelas masyarakat yang memanfaatkan LPG 3 kg tersebut." papar Laode. (yas/han)
Sumber : radar surabaya bisnis