radarsurabayabisnis.id - Pemerintah tengah mengevaluasi skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penggunaan Pertalite oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, termasuk pemilik kendaraan mewah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih mengkaji seluruh skema subsidi sektor minyak dan gas bumi (migas), termasuk BBM bersubsidi jenis Pertalite.
Menurut Bahlil, subsidi Pertalite saat ini masih dinikmati masyarakat dari kelompok ekonomi atas, termasuk kelompok desil 9 dan 10. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar subsidi lebih banyak diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Baca Juga: Harga Pertamax dan BBM Non-Subsidi Pertamina Turun per 1 Agustus 2026, Segini Harga Terbarunya
Mobil Mewah Jadi Perhatian
Pembatasan penggunaan Pertalite nantinya akan mempertimbangkan jenis kendaraan sekaligus kemampuan ekonomi pemilik kendaraan.
Bahlil menilai kendaraan mewah seperti BMW dan Mercedes-Benz seharusnya tidak menggunakan BBM bersubsidi karena pemiliknya dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi.
Baca Juga: Antrean BBM Subsidi di Jatim Berangsur Normal, Ini yang Dilakukan Pertamina
Namun, pemerintah belum menetapkan mekanisme final mengenai pembatasan tersebut. Kajian masih dilakukan untuk menentukan skema yang paling tepat, termasuk potensi penghematan anggaran negara.
Motor Tetap Boleh Pakai Pertalite
Berbeda dengan kendaraan roda empat, sepeda motor dipastikan tidak akan terkena pembatasan penggunaan Pertalite.
"Sepeda motor tidak dibatasi. Berarti tidak ada perubahan untuk sepeda motor," kata Bahlil seusai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (11/8).
Dengan demikian, pengguna sepeda motor masih dapat membeli dan menggunakan Pertalite seperti saat ini.
Pemerintah Masih Hitung Dampaknya
Pemerintah kini masih mematangkan kebijakan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Evaluasi tersebut mencakup mekanisme pembatasan berdasarkan kendaraan dan kondisi ekonomi pemilik. Pemerintah juga akan menghitung potensi penghematan anggaran apabila pembatasan subsidi diterapkan.
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Surabaya