RADAR SURABAYA BISNIS – Proyek kereta listrik komuter di Jawa Timur resmi memasuki babak baru. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan megaproyek Surabaya Regional Railway Line (SRRL) atau KRL Surabaya-Sidoarjo fase pertama (Fase 1A) dapat mulai beroperasi penuh pada tahun 2029 mendatang.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa saat ini proyek strategis tersebut telah memasuki tahapan krusial, yakni proses penunjukan untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED). Progres ini menandakan langkah konkret bahwa pembangunan fisik infrastruktur akan segera berjalan di lapangan.
Baca Juga: Terapkan Green and Smart Port, TPK Banjarmasin dan TPK Bitung Raih Penghargaan dari Kemenko Pangan
"Saat ini kami telah memulai proses penunjukan untuk penyusunan DED. Pembahasan bersama Pemprov Jatim juga mencakup peningkatan kapasitas layanan transportasi untuk mengantisipasi tingginya mobilitas masyarakat," ujar Dudy usai melakukan pertemuan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Penyusunan DED untuk proyek SRRL ini diketahui melibatkan perusahaan konsultan teknik sipil asal Jepang, Chodai Co., Ltd., yang telah berjalan sejak awal tahun.
Proyek ini mendesak untuk segera diimplementasikan mengingat jalur perlintasan Surabaya-Sidoarjo saat ini masih didominasi oleh jalur tunggal (single track) yang kerap memicu kemacetan parah di perlintasan sebidang.
Baca Juga: Genjot Pariwisata dan Investasi, RI Bebaskan Visa Kunjungan untuk 6 Negara Baru, Ini Daftarnya!
Secara teknis, proyek SRRL Fase 1A akan mencakup rute sepanjang 37 kilometer yang menghubungkan Stasiun Surabaya Gubeng hingga Stasiun Sidoarjo. Sistem komuter berbasis listrik ini direncanakan mengadopsi konsep sukses KRL Jabodetabek demi optimalisasi layanan transportasi publik.
Terkait aspek pembiayaan, megaproyek infrastruktur transportasi ini disokong penuh oleh investasi asing. Anggaran proyek SRRL Fase 1A ditopang oleh Bank Pembangunan Jerman atau Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Development Bank dengan nilai kontrak fantastis mencapai 230 juta euro atau setara dengan Rp4,7 triliun (kurs Rp20.712 per euro). Guna mengantisipasi fluktuasi kurs mata uang asing, kalkulasi proyek pun disepakati menggunakan acuan mata uang euro.
Baca Juga: Satu Bulan Penuh, Pemerintah Evaluasi Total dan Perkuat Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis
Meski perencanaan teknis dan pendanaan berjalan lancar, proyek ini masih dihadapkan pada tantangan pelik di lapangan. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengungkapkan salah satu hambatan utama yang kini tengah dicarikan solusi bersama adalah pengembangan Depo Sidotopo.
Depo yang diproyeksikan sebagai tempat penyimpanan, perawatan, dan bengkel rangkaian kereta listrik tersebut hingga kini masih terkendala persoalan sengketa tanah dengan warga setempat.
"Menurut informasi dari PT KAI, depo yang ada di Sidotopo ini memang ada lahan yang saat ini diduduki oleh warga, tapi ada juga yang kemudian memiliki perbedaan dalam kaitan dengan status tanah," papar Emil.
Baca Juga: Prabowo Resmikan Proyek LNG Abadi Masela Senilai Rp340 Triliun, Buka 12 Ribu Lapangan Kerja
Guna mempercepat jalannya proyek, pemerintah daerah bersama instansi terkait akan mengoptimalkan lahan kosong yang telah berstatus clean and clear terlebih dahulu.
Sementara itu, penyelesaian masalah sosial dan sengketa lahan warga di kawasan Depo Sidotopo akan diselesaikan secara bertahap melalui pemanfaatan program reforma agraria yang humanis.
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya, Denny Michels Adlan, menambahkan bahwa seluruh pihak berkomitmen mematuhi linimasa kerja yang ketat agar target konstruksi dapat segera dimulai pasca-desain rampung pada awal tahun 2027. Proses evaluasi berkala akan terus digelar setiap tiga bulan sekali demi mengidentifikasi hambatan teknis maupun non-teknis secara cepat.
Baca Juga: KBLI 2025 Berlaku 18 Juli, Pelaku Usaha Khawatir Birokrasi Makin Rumit
Editor : Hany AkasahSumber : radar surabaya bisnis