radarsurabayabisnis.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim terus mengkaji rencana pengembangan koridor baru Trans Jatim menuju Pasuruan. Rencana tersebut muncul sebagai tindak lanjut atas aspirasi para buruh yang menginginkan transportasi publik dengan biaya lebih terjangkau menuju kawasan industri.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono mengatakan pembukaan koridor baru tidak dapat dilakukan secara terburu-buru karena harus mempertimbangkan kondisi transportasi yang telah beroperasi di wilayah Pasuruan.
Menurutnya, Pasuruan memiliki karakteristik berbeda dibanding sejumlah daerah lain karena masih dilayani oleh banyak angkutan umum konvensional atau yang dikenal masyarakat sebagai bus kuning.
Baca Juga: Tarif Hanya Rp5.000, TransJatim Ekspedisi Kini Bikin Pedagang dan UMKM Lebih Cuan
"Koridor Pasuruan masih kami kaji. Di sana sudah ada layanan angkutan umum yang cukup banyak sehingga kami harus memastikan kehadiran Trans Jatim tidak menimbulkan persoalan baru," ujarnya, Kamis (18/6).
Nyono menjelaskan pengalaman pengoperasian Koridor 7 Trans Jatim yang menghubungkan Sidoarjo-Gempol-Kejapanan-Mojokerto menunjukkan bahwa kehadiran transportasi publik modern justru mampu meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum.
Menurutnya, pertumbuhan jumlah penumpang Trans Jatim juga berdampak positif terhadap operator angkutan eksisting yang melayani rute lanjutan ke Pasuruan.
"Penumpang Trans Jatim tumbuh. Efeknya justru membuat penumpang bus kuning yang melayani rute lanjutan ke Pasuruan ikut meningkat. Operator lama yang sebelumnya tidak melakukan pembaruan armada sekarang mulai membeli bus baru karena melihat pasar yang semakin berkembang," jelasnya.
Baca Juga: Organda Jatim Pastikan Tarif Bus AKDP Belum Naik Meski BBM dan Sparepart Melonjak
Meski demikian, Dishub Jatim tetap berhati-hati dalam merancang koridor baru tersebut. Berbagai komunikasi dan konsultasi dilakukan dengan paguyuban angkutan umum, pemerintah kabupaten dan kota, hingga masyarakat setempat.
Langkah itu dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dengan moda transportasi yang selama ini sudah beroperasi.
"Selain operator bus, ada juga angkutan kota dan moda transportasi lain yang selama ini beroperasi. Semua harus kami ajak berdiskusi agar tidak terjadi gesekan," katanya.
Untuk menghindari persaingan langsung dengan trayek yang sudah ada, Dishub Jatim sedang mempelajari kemungkinan penggunaan jalur alternatif yang lebih fokus melayani kawasan industri.
Rute tersebut tidak harus melalui jalur utama yang saat ini dilayani bus kuning, melainkan dapat memanfaatkan akses jalan lain yang lebih efektif menjangkau lokasi kerja para buruh.
"Kami mencari rute yang aman dan tidak apple to apple bersaing dengan bus kuning. Bisa melalui jalan alternatif yang langsung masuk kawasan industri sehingga pekerja lebih mudah mencapai lokasi kerjanya," ujar Nyono.
Selain itu, Dishub Jatim juga mempertimbangkan konsep integrasi dengan akses jalan tol. Dalam skema tersebut, penumpang dapat turun di titik-titik hub tertentu sebelum melanjutkan perjalanan menuju kawasan industri secara lebih cepat dan efisien.
Tidak hanya Pasuruan, pemerintah provinsi juga tengah mengkaji pengembangan koridor baru menuju wilayah Malang Raya. Beberapa kawasan seperti Panjen dan Tumpang masuk dalam daftar wilayah yang sedang dipelajari karena memiliki kebutuhan transportasi publik yang cukup tinggi.
Meski demikian, seluruh rencana tersebut masih berada pada tahap kajian dan belum masuk proses pelaksanaan. Pemerintah daerah masih harus menyelesaikan studi teknis, koordinasi lintas daerah, serta pembahasan anggaran bersama instansi terkait.
Nyono menegaskan bahwa pengembangan koridor Trans Jatim ke Pasuruan berangkat dari aspirasi para buruh yang disampaikan saat peringatan Hari Buruh. Tujuan utamanya adalah membantu menekan biaya transportasi pekerja yang setiap hari beraktivitas di kawasan industri.
"Pasuruan memang bukan bagian utama Gerbangkertosusila, tetapi merupakan daerah penyangga dengan basis industri yang kuat. Karena itu kami berupaya menghadirkan layanan yang dapat meringankan ongkos transportasi para buruh," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa realisasi koridor baru akan sangat bergantung pada hasil kajian teknis dan kemampuan keuangan daerah. Karena itu seluruh proses perencanaan dilakukan secara matang agar layanan yang dihadirkan benar-benar efektif, berkelanjutan, dan diterima seluruh pihak.
Editor : Hany Akasah