radarsurabayabisnis.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan upaya pengamanan perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu tetap menjadi prioritas, meskipun pemerintah pusat tengah menyiapkan skema pengalihan pengelolaan seluruh perlintasan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Langkah ini dinilai penting mengingat hingga saat ini masih terdapat 213 perlintasan sebidang di Jawa Timur yang belum dilengkapi palang pintu, kondisi yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan perjalanan kereta api.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur, Nyono, mengatakan pemerintah daerah tidak akan menunggu proses alih kewenangan selesai untuk melakukan pengamanan di lapangan.
Baca Juga: Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Gugat PT KAI Rp 100 Miliar, Soroti Tata Kelola
"Kami tetap fokus pada penanganan perlintasan sebidang tanpa palang pintu. Keselamatan masyarakat tidak boleh terganggu hanya karena ada proses transisi kewenangan," ujarnya, Rabu (10/6).
Prabowo Siapkan Anggaran Rp4 Triliun untuk 1.800 Perlintasan Kereta
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pengalokasian anggaran sekitar Rp4 triliun untuk penanganan 1.800 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia.
Program tersebut nantinya akan dikelola melalui Danantara dan berada di bawah koordinasi PT KAI sebagai pengelola baru perlintasan kereta api nasional.
Meski demikian, Pemprov Jawa Timur hingga kini masih menunggu kepastian mengenai besaran alokasi anggaran yang akan diterima daerah tersebut.
Baca Juga: Resmi! Merger KAI dan INKA Ditargetkan Rampung Tahun Ini, KAI Jadi Holding Utama
"Belum diketahui berapa porsi yang akan diterima Jawa Timur dari total anggaran yang disiapkan pemerintah pusat," kata Nyono.
Keselamatan Jadi Prioritas Utama
Menurut Nyono, keselamatan pengguna jalan dan penumpang kereta api harus tetap menjadi perhatian utama selama masa transisi berlangsung.
Karena itu, pembangunan palang pintu, penyediaan pos penjagaan, hingga penempatan petugas pengawas tetap dilakukan sesuai kewenangan pemerintah daerah masing-masing.
Dishub Jatim juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat pengamanan titik-titik perlintasan yang dinilai rawan.
"Kami tidak ingin terlena dengan proses transisi. Keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama karena menyangkut nyawa manusia," tegasnya.
Pemprov Jatim Siapkan Dukungan untuk Daerah
Untuk perlintasan yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten atau kota, Pemprov Jatim siap memberikan dukungan melalui mekanisme hibah.
Skema tersebut memungkinkan pemerintah daerah tetap melaksanakan pembangunan fasilitas keselamatan sesuai kemampuan fiskal masing-masing wilayah.
"Jika menjadi kewenangan kabupaten atau kota, Pemprov dapat memberikan hibah dan selanjutnya pembangunan dilakukan oleh daerah sesuai kapasitas anggarannya," jelas Nyono.
Pengelolaan Akan Dialihkan ke PT KAI
Sesuai arahan pemerintah pusat, seluruh pengelolaan perlintasan sebidang nantinya akan dialihkan kepada PT KAI. Namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai jadwal maupun durasi masa transisi tersebut.
Sementara itu, petugas penjaga palang pintu masih tetap menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota sampai seluruh proses administrasi dan pengalihan kewenangan selesai dilakukan.
"Kami masih bekerja sesuai mekanisme yang berlaku saat ini sambil menunggu proses alih kewenangan rampung," kata Nyono.
Dengan masih adanya 213 perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Jawa Timur, pemerintah daerah menegaskan tidak akan mengendurkan upaya pengamanan. Di tengah rencana pengalihan pengelolaan ke PT KAI dan dukungan anggaran Rp4 triliun dari pemerintah pusat, keselamatan masyarakat tetap menjadi fokus utama yang tidak bisa ditunda.
Editor : Hany Akasah