radarsurabayabisnis.id - Pemerintah Kota Surabaya bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kepolisian, dan Jasa Raharja menggelar operasi gabungan pajak kendaraan bermotor di sejumlah ruas jalan utama Kota Pahlawan. Kegiatan ini menjadi langkah serius pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sekaligus menekan angka tunggakan yang masih cukup tinggi.
Menariknya, operasi yang digelar tidak hanya berfokus pada pemeriksaan administrasi kendaraan. Pengendara yang diketahui menunggak pajak juga dapat langsung melunasi kewajibannya di lokasi melalui layanan pembayaran digital, termasuk menggunakan QRIS.
Baca Juga: Realisasi Pajak Capai Rp834,4 Triliun, Bukti Riil Ekonomi Membaik
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Rachmad Basari, mengatakan operasi gabungan tersebut mengedepankan pendekatan edukatif kepada masyarakat.
"Operasi gabungan ini selain untuk meningkatkan pendapatan, filosofi utamanya adalah meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga tunggakan bisa ditekan," ujarnya saat pelaksanaan operasi di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno (MERR), Surabaya, Senin (8/6/2026).
Dalam operasi tersebut, petugas memeriksa berbagai kelengkapan administrasi kendaraan, mulai dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), masa berlaku pajak, hingga legalitas pelat nomor kendaraan.
Namun berbeda dengan razia pada umumnya, petugas tidak langsung mengedepankan penindakan. Pengendara yang belum membayar pajak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya saat itu juga melalui layanan pembayaran yang disediakan bekerja sama dengan Bank Jatim.
"Apabila ada wajib pajak yang masih belum melaksanakan kewajibannya, bisa langsung melakukan pembayaran di tempat," kata Basari.
Razia Pajak Kendaraan Digelar Hingga Akhir Tahun
Menurut Basari, operasi gabungan pajak kendaraan akan dilaksanakan secara bergilir di lima wilayah Surabaya hingga akhir tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu.
Ia menjelaskan bahwa dana yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan daerah, termasuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan.
"Dengan membayar pajak, masyarakat ikut berkontribusi terhadap pembangunan kota. Salah satunya untuk penerangan jalan umum dan perbaikan jalan agar semakin baik dan nyaman digunakan," jelasnya.
Pajak Kendaraan Jadi Penopang Pembangunan Daerah
Pemerintah menilai kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan kota. Melalui mekanisme bagi hasil atau opsen pajak, pendapatan dari PKB digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari infrastruktur jalan hingga fasilitas pelayanan masyarakat.
Meski pendekatan yang digunakan lebih bersifat persuasif dan edukatif, petugas tetap dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan apabila menemukan pelanggaran lalu lintas berat atau kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen resmi.
Karena itu, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan kemudahan layanan pembayaran digital yang kini tersedia dan segera melunasi kewajiban pajaknya sebelum terjaring operasi gabungan berikutnya.
Dengan razia yang akan berlangsung hingga akhir tahun, pemerintah berharap angka tunggakan pajak kendaraan di Surabaya dapat terus menurun, sementara kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak semakin meningkat.
Editor : Hany Akasah