RADAR SURABAYA BISNIS – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan penguatan angkutan umum massal perkotaan tidak hanya sebagai solusi pengurai kemacetan, tetapi juga sebagai katalisator efisiensi ekonomi makro.
Melalui pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP), pemerintah menargetkan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya untuk menekan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang nilainya mencapai Rp300 triliun per tahun.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyoroti bahwa inefisiensi transportasi saat ini sangat membebani kondisi finansial masyarakat dan negara.
Baca Juga: Pangkas Inefisiensi Rp170 Triliun, Wamenkeu Buktikan Ketahanan Fiskal Era Presiden Prabowo
"Saat ini biaya transportasi menghabiskan hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat, dan sektor ini juga menyerap 90 persen dari subsidi BBM senilai Rp300 triliun per tahun," jelas Aan.
Tingginya biaya mobilitas juga menghambat produktivitas masyarakat. Waktu perjalanan yang lama akibat kemacetan tidak hanya memicu kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga menyulitkan akses masyarakat terhadap peluang kerja dan pendidikan.
Sebagai solusi strategis, pemerintah terus mengembangkan AUMP di 20 kota utama yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Baca Juga: STNK dan BPKB Bakal Digital, Angin Segar bagi Bisnis Jual Beli Kendaraan Bekas
Program ini dirancang untuk memangkas durasi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas, serta mengoptimalkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Guna memastikan tata kelola yang efisien, Kemenhub juga mengadopsi transformasi digital. Digitalisasi layanan ini diwujudkan melalui aplikasi Mitra Darat, situs resmi Teman Bus untuk pengelolaan operasional buy the service (BTS), hingga executive dashboard dan digital checker app.
Infrastruktur digital ini bertujuan membantu operator angkutan meningkatkan kualitas pelayanan yang terukur kepada masyarakat.
Baca Juga: APBN Jatim Moncer, Pendapatan Tembus Rp86,85 Triliun, Pajak dan Cukai Jadi Penopang Utama
Salah satu percontohan integrasi ini terlihat di Kota Batam, di mana armada Trans Batam ditargetkan mencapai 52 unit pada tahun 2026.
Melayani lima koridor strategis menuju pusat ekonomi seperti Batam Centre dan Nongsa, sistem ini juga telah mengadopsi pembayaran non-tunai (cashless) serta konektivitas langsung ke Bandara Hang Nadim.
"Pengembangan AUMP memerlukan perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan antara pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat. Sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, adil, dan efisien," pungkas Aan.
Baca Juga: Kementan Perketat Tata Kelola Subsidi dan Rantai Pasok Pertanian Lewat BRMP di 38 Provinsi
Infrastruktur transportasi publik yang efisien diyakini mampu mengurangi beban ekonomi masyarakat sekaligus mencegah ancaman krisis energi di masa depan.
Editor : Hany Akasah