RADAR SURABAYA BISNIS – Upaya mencapai target swasembada pangan nasional tidak hanya membutuhkan peningkatan produksi, tetapi juga efisiensi distribusi bantuan dan penguatan rantai pasok.
Menyikapi hal ini, Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah strategis dengan memperketat pengawalan program dan bantuan pertanian melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) di 38 provinsi.
Langkah ini diambil untuk memastikan investasi pemerintah di sektor hulu—melalui berbagai bantuan pertanian—benar-benar tepat sasaran dan mampu memberikan dampak ekonomi langsung terhadap produktivitas petani.
Baca Juga: Arus Peti Kemas Internasional Tumbuh Pesat, Dorong Optimisme Ekonomi Indonesia
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, keberhasilan pembangunan bisnis pertanian nasional sangat bergantung pada pengawasan yang ketat hingga tingkat akar rumput.
"Kita harus bekerja cepat, solid, dan fokus mengawal program agar produksi pangan terus meningkat dan target swasembada dapat tercapai," tegas Mentan Amran.
Seluruh jajaran diinstruksikan bergerak dalam satu komando untuk menjaga produktivitas dan stabilitas pasokan pangan nasional.
Dalam praktiknya, jaringan BRMP di daerah menjalankan fungsi vital layaknya quality control dan auditor lapangan. Mereka bertugas melakukan verifikasi dan validasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), mempercepat proses tanam, mendorong penerapan modernisasi, hingga mengawal proses hilirisasi yang bermuara pada peningkatan nilai tambah produk pertanian.
Kepala BRMP Kementan, Fadjry Djufry, menyatakan bahwa institusinya kini menjadi ujung tombak kementerian dalam memastikan program strategis berjalan optimal.
"Melalui BRMP Provinsi dan penguatan koordinasi wilayah, kami memastikan pendampingan program berjalan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran," ujar Fadjry di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Baca Juga: WFH ASN Seminggu Sekali Sukses Hemat Uang Negara Triliunan Rupiah, Begini Evaluasi MenPAN-RB
Ia menambahkan bahwa pengawalan ini juga terintegrasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga kelompok tani.
Optimalisasi peran BRMP ini telah menunjukkan pergerakan positif di berbagai daerah. Di Bali, tata kelola usulan CPCL diperkuat melalui tim verifikasi khusus. Di Sulawesi Barat, fokus diarahkan pada finalisasi CPCL komoditas unggulan kakao.
Sementara di Sulawesi Tengah dan Sumatera Barat, pengawalan ketat dilakukan untuk cetak sawah, pengembangan kelapa, hingga sosialisasi perkebunan. Di Bangka Belitung, akurasi distribusi ditingkatkan melalui verifikasi berbasis e-Banper.
Melalui integrasi data dan pengawasan ketat ini, Kementan meyakini kebocoran distribusi dapat ditekan, efisiensi anggaran meningkat, dan iklim bisnis pertanian di tingkat daerah akan semakin menguntungkan para petani.
Editor : Hany Akasah