RADAR SURABAYA BISNIS - Penerapan kebijakan Fleksibilitas Tempat Bekerja (Work From Home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlangsung satu hari dalam sepekan membuahkan hasil positif bagi postur keuangan negara.
Langkah ini tidak hanya mengubah pola kerja birokrasi menjadi lebih modern, tetapi juga menciptakan efisiensi anggaran yang masif.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan WFH ASN menunjukkan angka penghematan yang sangat menggembirakan.
"Hasil evaluasi menunjukkan perjalanan dinas dapat diefisiensikan sebesar Rp 1,95 triliun. Lalu, efisiensi juga terjadi untuk anggaran utilitas pemerintah dihemat Rp 65,6 miliar," jelas Rini dalam keterangan tertulisnya.
Selain efisiensi anggaran, kebijakan ini juga menjadi katalisator percepatan digitalisasi pemerintahan. Tercatat, penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) melonjak dengan 100.817 dokumen yang disahkan secara nasional.
Hal ini mengindikasikan bahwa proses administrasi birokrasi tetap berjalan lancar meski tidak dilakukan secara tatap muka.
Baca Juga: Kanada Permudah Akses Masuk WNI, Kini Bisa Gunakan eTA Pengganti Visa
Pada tata kelola organisasi, transformasi ini dinilai sebagai langkah strategis. Rini menegaskan bahwa efisiensi finansial ini sama sekali tidak mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Efisiensi tidak berarti mengurangi layanan. Efisiensi hari ini berarti mengubah cara negara bekerja. Fleksibilitas kerja adalah pintu masuknya, sementara transformasi digital pemerintah adalah perubahan utamanya," terangnya.
Berdasarkan pemantauan melalui Survei Kepuasan Masyarakat, layanan esensial yang berdampak langsung pada publik, termasuk bagi kelompok rentan, tidak mengalami kendala dan beroperasi seperti biasa.
Baca Juga: Harga Sembako Surabaya, Gresik, Sidoarjo Jumat 29 Mei 2026, Daging SerentakTurun
Rini menambahkan, kebijakan ini bukan berarti sekadar pengurangan jam kerja, melainkan adaptasi ASN untuk bekerja lebih cerdas, efisien, dan berorientasi pada output dan outcome.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat fondasi Digital Public Infrastructure (DPI) agar fleksibilitas ini semakin matang, terintegrasi, dan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara jangka panjang.
Baca Juga: Rupiah Diproyeksi Mendekati Rp 18.000 per Dolar AS di Tengah Memanasnya Konflik Timur Tengah
Editor : Hany Akasah