radarsurabayabisnis.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berencana membuka layanan Trans Jatim Koridor 8 untuk wilayah Pasuruan Raya pada tahun depan. Rencana ini muncul sebagai respons atas aspirasi para buruh yang menginginkan transportasi umum murah, cepat, dan terjangkau menuju kawasan industri.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan koridor baru tersebut diproyeksikan melayani mobilitas pekerja di sekitar kawasan industri PIER Pasuruan.
Baca Juga: Tarif Hanya Rp5.000, TransJatim Ekspedisi Kini Bikin Pedagang dan UMKM Lebih Cuan
“Pembukaan koridor baru akan disiapkan untuk Pasuruan Raya sehingga para buruh bisa memperoleh akses bagi yang bekerja di sekitar kawasan industri PIER. Semoga tahun depan bisa kita buka,” ujar Khofifah, Minggu (3/5).
Menurutnya, pembukaan koridor baru Trans Jatim tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan koordinasi lintas sektor. Mulai dari penentuan titik pemberhentian, sinkronisasi dengan angkutan umum lokal, hingga komunikasi dengan pemerintah daerah dan sopir angkot setempat.
“Untuk membuka koridor tidak bisa bim salabim. Harus ada koordinasi dengan sopir angkot, titik pemberhentian, dan kepala daerah. Tapi harapannya, tahun depan koridor Pasuruan sudah bisa dibuka,” jelasnya.
Selain transportasi, Pemprov Jatim juga menyoroti akses pendidikan bagi anak-anak buruh. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kuota 5 persen bagi putra-putri buruh untuk masuk SMA dan SMK Negeri.
Baca Juga: Transjatim Ekspedisi Hadirkan Promo Kirim Paket Gratis di Wilayah Gerbangkertosusila
Namun hingga 2025, realisasi kebijakan tersebut baru mencapai 1,33 persen. Dari seluruh sekolah negeri di Jawa Timur, baru sembilan sekolah yang berhasil memenuhi target kuota 5 persen, sementara sejumlah sekolah lainnya belum menerima pendaftar dari kalangan buruh.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Komitmen Pemprov adalah memastikan anak-anak buruh mendapatkan akses pendidikan yang baik,” tegas Khofifah.
Di sektor perpajakan, Khofifah menyebut buruh yang masuk kategori desil 1 hingga 4 sebenarnya sudah memperoleh pembebasan pajak pokok dan tunggakan. Meski begitu, Pemprov Jatim kini tengah mengkaji tambahan insentif berupa pengurangan pajak sekitar 20 persen.
Sementara terkait kebutuhan hunian, Pemprov Jatim juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperluas akses subsidi perumahan bagi para buruh.
Khofifah mengungkapkan pihaknya telah bertemu Menteri Perumahan guna membahas alokasi bantuan rumah subsidi untuk pekerja di Jawa Timur. Namun, kendala utama saat ini adalah terbatasnya lahan murah di sekitar kawasan industri seperti Gresik dan Sidoarjo.
“Masalahnya lokasi yang terjangkau justru berada di luar kawasan industri, sementara buruh berharap bisa tinggal dekat tempat kerja,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, Menteri Perumahan dijadwalkan berkunjung ke Jawa Timur untuk melanjutkan pembahasan tersebut. Pemprov Jatim juga akan menyiapkan perwakilan buruh agar dapat berdialog langsung dan menyampaikan kebutuhan mereka secara konkret.
“Insya Allah tanggal 3 beliau ke Jawa Timur. Kita siapkan perwakilan buruh untuk bisa berdiskusi langsung, agar solusi yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran,” pungkas Khofifah.
Editor : Hany Akasah