RADAR SURABAYA BISNIS – Pemerintah terus mendorong transformasi digital dalam manajemen layanan haji untuk meningkatkan efisiensi operasional.
Pada musim haji 2026, sistem distribusi konsumsi bagi jemaah Indonesia di Madinah kini diperkuat dengan teknologi berbasis web yang memungkinkan pengawasan secara real-time.
Kepala Bidang Konsumsi PPIH Arab Saudi 2026, Indri Hapsari, mengungkapkan bahwa optimalisasi ini merupakan hasil integrasi antara layanan lapangan dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).
Baca Juga: Harga Emas Dunia Terus Merosot, Analis Ungkap Target Penurunan Selanjutnya
Inovasi utama terletak pada penggunaan sistem faturoh digital, sebuah platform yang memastikan setiap alur logistik makanan terekam secara akurat.
"Dengan bantuan Pusdatin, pengawasan distribusi bisa dilakukan secara langsung. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan hak jemaah terpenuhi sesuai ketentuan yang ada," ujar Indri dalam keterangannya di Madinah, Kamis (23/04).
Berbeda dengan metode manual, sistem baru ini mewajibkan setiap ketua rombongan atau regu melakukan pengambilan jatah konsumsi di hotel masing-masing melalui proses pemindaian (scanning).
Baca Juga: Harga BBM Nonsubsidi Resmi Naik April 2026, Menteri ESDM Batasi Pembelian Pertalite!
Langkah ini tidak hanya mempercepat proses birokrasi di lapangan, tetapi juga meminimalisir risiko kesalahan distribusi (human error).
Dari sisi manajemen bisnis, penerapan teknologi ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyedia jasa katering.
Setiap paket makanan yang keluar dari dapur katering hingga sampai ke tangan jemaah dapat dilacak statusnya secara sistematis.
Baca Juga: Jejak Pusat Produksi Batu Merah di Gunungsari Surabaya, Bahan Pembakaran dan Cara Kirim Sangat Unik
Meski fokus pada digitalisasi, Indri menegaskan bahwa kualitas nutrisi dan standar rasa tetap menjadi prioritas utama. Seluruh dapur katering diwajibkan memenuhi standar ketat sebelum makanan didistribusikan secara terjadwal.
Integrasi teknologi ini diharapkan menjadi standar baru dalam pelayanan publik berskala internasional, sekaligus memberikan rasa nyaman dan kepastian bagi jemaah dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Baca Juga: KPK Periksa Ustaz Khalid Basalamah Terkait Kasus Kuota Haji, Meski Sudah Mengembalikan Uang
Editor : Hany Akasah