radarsurabayabisnis.id - Upaya memperkuat sistem transportasi publik terus dilakukan oleh Komisi D DPRD Jawa Timur melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Transportasi Publik Terintegrasi. Regulasi ini diproyeksikan menjadi dasar hukum untuk mendukung pengembangan Trans Jatim yang telah beroperasi sejak 2023.
Baca Juga: Tarif Hanya Rp5.000, TransJatim Ekspedisi Kini Bikin Pedagang dan UMKM Lebih Cuan
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, menegaskan bahwa keberadaan payung hukum sangat penting agar program transportasi berbasis kerakyatan tersebut dapat terus berkembang dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Pengembangan Koridor dan Jangkauan Wilayah
Sejauh ini, Trans Jatim telah memiliki delapan koridor yang melayani sejumlah wilayah strategis di Jawa Timur. Layanan ini menjangkau berbagai daerah seperti Surabaya, Gresik, Madura, Mojokerto, Jombang, Malang, hingga Lamongan.
Ke depan, pengembangan akan terus dilakukan agar layanan transportasi publik ini semakin luas dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pedesaan.
Integrasi Antar Moda Jadi Tantangan
Selain memperluas koridor, DPRD Jatim juga menyoroti pentingnya integrasi antar moda transportasi. Konektivitas antara Trans Jatim dengan angkutan kota di kabupaten/kota dinilai masih perlu diperkuat.
Baca Juga: Prabowo Targetkan Produksi Massal Sedan Listrik di 2028, Dorong Transisi Energi Bersih
Akses penghubung dari halte Trans Jatim ke transportasi dalam kota menjadi salah satu tantangan yang saat ini terus dikomunikasikan. Harapannya, masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang terhubung secara menyeluruh tanpa hambatan.
Solusi Tekan Kecelakaan dan Beban Biaya
Keberadaan Trans Jatim tidak hanya meningkatkan mobilitas, tetapi juga berpotensi menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan kendaraan roda dua di Jawa Timur.
Dengan beralih ke transportasi publik, masyarakat dinilai bisa mendapatkan perjalanan yang lebih aman sekaligus mengurangi beban biaya transportasi sehari-hari.
Tarif Terjangkau Berkat Subsidi Pemerintah
Salah satu keunggulan Trans Jatim adalah tarifnya yang sangat terjangkau karena masih mendapatkan subsidi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk pelajar, tarif yang dikenakan hanya Rp2.500, sementara masyarakat umum cukup membayar Rp5.000.
Baca Juga: Penumpang Melonjak, Stasiun Gubeng Paling Padat, KAI Daop 8 Catat 3 Juta Lebih di Awal 2026
Kebijakan ini membuat Trans Jatim menjadi pilihan transportasi publik yang ekonomis dan mudah diakses oleh berbagai kalangan.
Proses Raperda Masih Berjalan
Saat ini, usulan Raperda Transportasi Publik Terintegrasi telah masuk dalam pembahasan di Bapemperda DPRD Jawa Timur. Rancangan tersebut akan melalui sejumlah tahapan sebelum akhirnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Komisi D DPRD Jatim berharap regulasi ini dapat segera disahkan agar pengembangan Trans Jatim memiliki dasar hukum yang kuat dan berkelanjutan.
Editor : Hany Akasah