RADAR SURABAYA BISNIS – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menyoroti besarnya beban fiskal dalam penanganan sampah laut di Indonesia.
Menurutnya, biaya pengolahan sampah di wilayah perairan jauh lebih tinggi dibandingkan di daratan akibat kompleksitas teknis dan luasnya geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
Hanif menjelaskan bahwa tingginya biaya tersebut salah satunya dipicu oleh kandungan garam pada sampah laut yang menghambat efisiensi teknologi.
Baca Juga: Beda dengan Rusunawa, Harga Rusunami Gen Z di Surabaya Rp100 Jutaan, Kenapa Bisa Murah?
Sampah yang sudah terpapar air laut tidak dapat diproses secara konvensional menggunakan insinerator karena berisiko memicu emisi zat berbahaya.
"Kalau sudah di laut, urusannya jadi mahal. Di insinerator tidak bisa karena ada kandungan garamnya yang menyebabkan dioksidifuran, yang cukup potensial muncul saat dibakar," ujar Hanif di Makassar, Minggu (5/4).
Baca Juga: 600 Jukir Surabaya Diberhentikan, Ini Sebabnya
Target 2029: Fokus Investasi di Darat
Secara ekonomi, pemerintah menilai pencegahan di hulu jauh lebih efektif dibandingkan penanganan di hilir (laut). Data kementerian menunjukkan baru sekitar 25 persen sampah nasional yang terolah, sementara 60 persen berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan 40 persen sisanya masih terbuang di daratan yang akhirnya mengalir ke laut melalui muara sungai.
Presiden RI telah menetapkan target ambisius agar persoalan sampah darat tuntas pada tahun 2029. Hal ini menjadi kunci utama dalam menekan angka kebocoran sampah ke laut yang selama ini merusak ekosistem dan menurunkan nilai ekonomi sektor pariwisata, khususnya di destinasi vital seperti Bali.
Baca Juga: Kedatangan 35 Unta dan Ratusan Ternak Australia di Surabaya Jadi Sorotan, Ternyata untuk Ini
Sinergi Pemerintah dan Daerah
Hanif menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pusat. Diperlukan komitmen serius dari pemerintah daerah (Gubernur dan Bupati/Wali Kota) untuk memperkuat infrastruktur pengolahan sampah di tingkat lokal.
"Kita sebenarnya sudah punya tim nasional penanganan sampah laut. Tapi, memang sangat luasnya laut kita, sehingga memang perlu dukungan serius dari para gubernur," pungkasnya.
Baca Juga: Siapkan Dana Rp420 Triliun, Harga BBM Subsidi Dipastikan Tak Naik hingga Akhir 2026
Editor : Hany Akasah