RADAR SURABAYA BISNIS – Rencana pemerintah untuk menerapkan kembali metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mulai April 2026 guna penghematan energi nasional memicu tantangan baru bagi pelaku usaha di sektor logistik dan pangan.
Fokus utama kini tertuju pada efisiensi distribusi program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap tepat sasaran meski siswa berada di rumah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyatakan bahwa kebijakan efisiensi energi ini harus disusun secara terukur berbasis data konsumsi.
Baca Juga: Dampak Blokade Selat Hormuz, Saudi Aramco Pangkas Pasokan Minyak ke Asia Mulai April 2026
"Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor," ujarnya di Solo, Senin (23/3/2026).
Dari perspektif bisnis, perubahan pola belajar dari sekolah ke rumah menuntut perubahan drastis pada model distribusi makanan.
Jika sebelumnya pengiriman dilakukan secara kolektif ke sekolah-sekolah (B2B), skema PJJ memaksa vendor untuk memikirkan distribusi langsung ke titik pemukiman atau rumah siswa (B2C).
Baca Juga: Rupiah Tertekan di Awal Perdagangan, Jadi Mata Uang dengan Pelemahan Terdalam di Asia
Hal ini diprediksi akan meningkatkan biaya operasional (OPEX) pada sektor kurir dan pengemasan. Selain distribusi pangan, pemerintah juga tengah menggodok skema pembiayaan akses internet bagi siswa, yang membuka peluang sekaligus tantangan bagi emiten telekomunikasi untuk menyediakan paket data edukasi yang efisien.
Pemerintah menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai skema belajar di rumah ini masih dalam tahap pengkajian lintas kementerian guna memastikan pelayanan publik dan perputaran ekonomi tetap berjalan optimal.
Baca Juga: Harga Emas Antam Naik Tipis, Buyback Justru Melonjak Signifikan pada Perdagangan Terbaru
Editor : Hany AkasahSumber : radar surabaya bisnis