RADAR SURABAYA BISNIS – Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah yang mengancam jalur distribusi minyak global di Selat Hormuz, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan fakta krusial mengenai ketahanan energi nasional.
Saat ini, cadangan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia hanya mampu bertahan untuk kebutuhan 20 hingga 23 hari ke depan.
Angka ini jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang yang memiliki cadangan hingga 254 hari. Bahlil menjelaskan bahwa keterbatasan ini bukan disebabkan oleh ketersediaan pasokan minyak mentah, melainkan minimnya kapasitas infrastruktur penyimpanan (storage) di dalam negeri.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Pastikan Stok dan Distribusi BBM Aman dan Lancar di Wilayah Jatimbalinus
"Kapasitas daya tampung BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal di 25 hari. Sehingga cadangan nasional kita minimal di angka 20 sampai 23 hari," ujar Bahlil di Istana Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ESDM tengah menyiapkan langkah strategis untuk membangun fasilitas penyimpanan minyak tambahan.
Langkah ini diambil guna meningkatkan ketahanan energi nasional agar mampu mencapai target cadangan minimal tiga bulan atau 90 hari.
Baca Juga: Waspada Zat Berbahaya, Begini Cara Pelaku Usaha Kuliner Pastikan Takjil Aman dan Tetap Cuan
Salah satu lokasi yang menjadi alternatif utama pembangunan storage raksasa ini adalah Pulau Sumatera. Proyek ini diproyeksikan tidak hanya menggunakan dana negara, tetapi juga membuka pintu lebar bagi investasi swasta dan asing.
Bahlil mengonfirmasi bahwa sudah ada ketertarikan dari investor luar negeri untuk mendanai fasilitas penyimpanan minyak mentah ini.
Meski tidak menyebutkan nama perusahaan secara spesifik, ia menegaskan bahwa investor tersebut bukan berasal dari Amerika Serikat.
Baca Juga: Pasokan Terjaga, Inflasi Ramadan 2026 Melambat Signifikan ke Angka 0,68 Persen
"Investasinya sudah ada, investornya sudah ada. Nantinya investor yang terlibat merupakan campuran dari luar negeri dan dalam negeri, tapi bukan AS," tambahnya.
Keterlibatan pihak swasta diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan infrastruktur energi yang lebih mandiri.
Dengan tambahan fasilitas ini, Indonesia diharapkan tidak lagi rentan terhadap fluktuasi geopolitik global yang sering kali mengganggu stabilitas pasokan energi dalam negeri.
Editor : Hany Akasah