RADAR SURABAYA BISNIS – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan sinyal kewaspadaan atau lampu kuning terhadap rencana kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Pemerintah kini memilih untuk memprioritaskan penyelesaian beban keuangan operasional Whoosh (Jakarta-Bandung) sebelum melangkah lebih jauh.
Dalam acara Town Hall Meeting: Akselerasi Dekarbonisasi Transportasi di Jakarta, Senin (26/1/2026), AHY menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu dalam pembangunan infrastruktur skala besar.
Fokus pada Restrukturisasi Keuangan KCJB
AHY mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan koordinasi intensif dengan Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, hingga CEO Danantara. Fokus utama pertemuan tersebut adalah membahas restrukturisasi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau proyek Whoosh.
"Kita ingin memastikan dulu kereta cepat Jakarta-Bandung ini benar-benar bisa berjalan optimal. Beberapa waktu lalu saya duduk dengan Menteri Keuangan dan CEO Danantara untuk membahas restrukturisasi keuangan KCJB," ujar AHY.
Menurutnya, langkah ini sangat krusial sebelum pemerintah memutuskan untuk mengembangkan rute hingga ke Jawa Timur. Menyusun ulang struktur ini diharapkan dapat meringankan beban fiskal negara maupun BUMN yang terlibat dalam konsorsium.
Beban Utang dan Bunga yang Fantastis
Berdasarkan data yang dihimpun, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung meninggalkan beban utang sekitar USD 7,2 miliar atau setara Rp116 triliun.
Mayoritas pembiayaan tersebut berasal dari China Development Bank (CDB) dengan tingkat suku bunga di kisaran 3,5% hingga 4%.
Kondisi ini memberikan tekanan finansial yang signifikan bagi PT KAI (Persero) sebagai pemegang saham mayoritas konsorsium. Diperkirakan, PT KAI harus menanggung beban bunga utang saja mencapai Rp2 triliun per tahun.
Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing Hari Ini, Selasa, 27 Januari 2026
Matangkan Perencanaan Lahan dan Rute
Selain aspek finansial, AHY menekankan pentingnya perencanaan yang jauh lebih matang untuk rute Jakarta-Surabaya, terutama terkait pembebasan lahan. Ia menilai masalah lahan sering kali menjadi sumbu konflik sosial yang dapat menghambat keberlanjutan proyek.
"Ini sebuah proyek besar karena akan melintasi banyak provinsi, kabupaten, dan kota. Kita pastikan rutenya, lahan, dan lain sebagainya juga harus dihadirkan secara baik dan tidak ada masalah di kemudian hari," pungkasnya.
Pernyataan Menko Infrastruktur ini menandakan bahwa meskipun proyek Jakarta-Surabaya tetap masuk dalam rencana strategis, pemerintah kini lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudence) guna menjamin keberlanjutan ekonomi jangka panjang.
Editor : Hany Akasah