RADAR SURABAYA BISNIS – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target ambisius untuk mencapai ketahanan energi nasional.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa Indonesia mulai menghentikan impor Solar pada tahun 2026 ini dan menargetkan penghentian impor bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi (Pertamax Series) serta Avtur pada akhir 2027.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan defisit neraca perdagangan dan memaksimalkan hilirisasi energi di dalam negeri.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Kamis (22/1/2026), Bahlil menjelaskan bahwa keberhasilan penghentian impor Solar didorong oleh dua faktor utama, yakni penguatan kapasitas kilang melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dan konsistensi program mandatori Biodiesel.
"Akumulasi konsumsi B40 totalnya sekarang kita surplus kurang lebih sekitar 1,4 juta kiloliter. Oleh karena itu, mulai 2026 kita tidak lagi melakukan impor solar," ujar Bahlil di Gedung DPR RI, Jakarta.
Khusus untuk Solar jenis CN 48, impor dihentikan sepenuhnya sejak awal 2026. Sementara untuk Solar berkualitas tinggi (CN 51), pemerintah masih melakukan penyesuaian desain mesin pada semester I-2026, sehingga diharapkan bebas impor total pada semester II-2026.
Setelah swasembada Solar, pemerintah kini membidik penghentian impor untuk bensin dengan angka oktan tinggi (Research Octane Number/RON) 92, 95, dan 98 (Pertamax, Pertamax Green, dan Pertamax Turbo).
Targetnya, pada akhir 2027, Indonesia hanya akan mengimpor minyak mentah (crude oil) untuk diolah di kilang domestik, bukan lagi produk BBM jadi.
Meski demikian, Bahlil memberikan catatan bahwa Pertalite (RON 90) masih akan tetap diimpor untuk memenuhi kebutuhan subsidi nasional.
"Yang kita impor nanti adalah crude-nya. Jadi bensin yang RON 92, 95, 98 tidak lagi kita impor di akhir 2027. Tinggal yang kita impor itu yang RON 90 saja untuk subsidi," tegasnya.
Terkait bahan bakar pesawat atau Avtur, pemerintah berencana memanfaatkan kelebihan pasokan solar nasional sebanyak 1,4 juta KL sebagai bahan baku pengembangan Avtur di dalam negeri.
Optimalisasi ini diharapkan dapat memutus ketergantungan impor Avtur sepenuhnya pada tahun 2027 mendatang.
Upaya penguatan kebijakan bioenergi ini tidak hanya berdampak pada penghematan devisa negara, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan.
Berdasarkan data Kementerian ESDM realisasi biodiesel 2025 mencapai 14,2 juta KL (105,2% dari target), namun terdapat kontribusi penurunan impor solar mencapai 3,3 juta KL pada tahun lalu.
Saat ini pemerintah juga tengah melakukan uji coba B50 untuk memastikan kesiapan teknis dan industri pendukung.
Dengan rencana pemerintah ini, Indonesia diharapkan dapat mampu memperkuat peran energi nasional di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia.
Editor : Hany Akasah