RADAR SURABAYA BISNIS - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan jumlah penumpang angkutan udara pada libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 (Nataru) mencapai 5.050.194 orang.
Jumlah tersebut diperkirakan untuk penerbangan domestik maupun internasional.
"Kami memproyeksikan total penumpang selama periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026 tembus 5.050.194 penumpang. Terdiri dari 3.899.176 penumpang domestik dan 1.151.018 penumpang," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Achmad Setiyo Prabowo dalam keterangan di Jakarta, Senin (15/12).
Achmad menjelaskan, angka itu terjadi peningkatan namun tidak terlalu signifikan dibanding periode sebelumnya.
Hanya saja Kemenhub tetap optimistis mobilisasi masyarakat akan meningkat seiring tingginya kebutuhan perjalanan liburan Natal dan Tahun Baru.
"Dari sisi angka, kenaikannya memang tidak terlalu signifikan, tetapi kami tetap optimistis akan ada peningkatan mobilisasi dan pergerakan penumpang," ujarnya.
Dia menyebutkan rute domestik dengan potensi penumpang tertinggi diprediksi masih didominasi penerbangan dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta, seperti rute Jakarta–Denpasar, Jakarta–Surabaya, Jakarta–Medan, serta Balikpapan–Jakarta.
Sementara untuk rute internasional, penerbangan Jakarta–Singapura, Denpasar–Singapura, Jakarta–Kuala Lumpur, dan Denpasar–Kuala Lumpur masih menjadi yang paling diminati.
Dari sisi kesiapan armada, Setiyo mengungkapkan jumlah pesawat udara yang tercatat di Indonesia saat ini sebanyak 568 unit.
Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 368 pesawat yang dalam kondisi siap operasi, sementara sisanya menjalani perawatan.
“Kondisi armada ini masih belum kembali seperti sebelum pandemi. Jumlah pesawat yang serviceable terbatas, sehingga rotasi pesawat menjadi lebih ketat, terutama saat terjadi gangguan cuaca atau teknis,” jelasnya.
Untuk menjaga keterjangkauan harga tiket selama periode Natal dan Tahun Baru, lanjutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus, di antaranya kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah sebesar 6 persen, diskon fuel surcharge untuk pesawat jet dan propeller.
Selanjutnya diskon tarif jasa kebandarudaraan hingga 50 persen, penurunan harga avtur di 37 bandara, serta perpanjangan jam operasional bandara.
"Kalau diramu, ada kebijakan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah), diskon fuel surcharge, tax bandara, dan lain-lain, kurang lebih bisa menurunkan harga tiket 12-13 persen," kata Setiyo. (ara/opi)
Editor : Nofilawati Anisa