RADAR SURABAYA BISNIS – Trans Jatim adalah sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Layanan ini bertujuan untuk menyediakan transportasi umum yang terjangkau, nyaman, dan aman bagi masyarakat di wilayah Jawa Timur, khususnya di daerah aglomerasi seperti Gerbangkertosusila (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Lamongan).
Trans Jatim dirancang untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dengan menyediakan alternatif transportasi umum yang efisien.
Tarif Trans Jatim cukup terjangkau, bahkan lebih murah dibandingkan dengan transportasi umum lainnya.
Trans Jatim dilengkapi dengan fasilitas modern dan dirancang untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penumpang.
Trans Jatim menghubungkan berbagai wilayah strategis di Jawa Timur, termasuk pusat kota, kawasan pendidikan, industri, dan destinasi wisata, mempermudah aksesibilitas antar daerah.
Dengan menyediakan alternatif transportasi umum yang lebih ramah lingkungan, Trans Jatim berkontribusi pada upaya pengurangan emisi kendaraan pribadi.
Saat ini Trans Jatim sudah mempunyai sejumlah rute atau koridor.
Mulau Sidoarjo, Gresik, Bangkalan (Pulau Madura), Mojokerto, Lamongan dan tahun ini berencana hadir juga di Malang serta Batu.
Di Surabaya, wacana Trans Jatim hendak melintasi Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) dalam beberapa waktu terakhir menjadi perbincangan hangat antar instansi pemerintahan.
Utamanya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang sama-sama bermarkas di Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan kalau kehadiran moda transportasi baru seperti Trans Jatim, harus mengedepankan prinsip keadilan sosial.
Eri juga mengingatkan bahwa kehadiran moda transportasi baru tidak serta-merta menggeser moda angkutan eksisting yang sudah lama melayani warga.
“Saya berharap tidak ada ketika ada transportasi (baru) yang masuk, akan mematikan transportasi yang lainnya,” kata pria yang akrab disapa Cak Eri itu.
Pernyataan Eri bukan tanpa alasan. Ia mengungkapkan keprihatinan terhadap nasib para operator dan sopir trayek lama yang telah memiliki izin resmi dan menggantungkan hidup dari sektor transportasi publik lokal.
“Kita sudah punya nih, izin-izin trayek dari titik luar perbatasan Surabaya sampai ke kota. Tiba-tiba dimasuki (trayek baru), nah ini (yang lama) gimana nasibnya,” imbuhnya.
Menurutnya, pengembangan transportasi publik harusnya dilakukan melalui integrasi, bukan penggantian.
Ia mendorong agar ada konektivitas antara Trans Jatim dengan Bus Suroboyo sebagai moda transportasi dalam kota.
“Maka harusnya terintegrasi, bukan mematikan yang sudah ada. Sehingga nanti ketika Trans Jatim sampai, disambut Bus Surabaya. Tapi termasuk biayanya harga berapa, monggo saja,” jelas Eri.
Eri pun menugaskan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya untuk melakukan koordinasi serius dengan Dishub Provinsi Jawa Timur.
Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih trayek dan kebijakan antarwilayah bisa saling menopang, bukan saling meniadakan.
“Ini biar Kepala Dishub Surabaya berkoordinasi dengan Kadishub Provinsi,” tegas Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) itu.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung pentingnya transparansi sistem tarif dan skema pembagian pendapatan jika Trans Jatim dan Bus Suroboyo diintegrasikan.
Eri mengingatkan, pengemudi transportasi lokal tidak boleh dikorbankan hanya demi ekspansi layanan baru.
“Yang di situ sudah ada sopirnya, yang kami juga membutuhkan perbaikan dari pendapatan, tiba-tiba (transportasi baru) masuk. Terus sopirnya pendapatannya gimana? Bayarnya dari mana? Kan bisa mati,” ujarnya dengan nada serius.
Eri menggambarkan skenario ideal di mana Trans Jatim berperan sebagai penghubung antarwilayah, sedangkan transportasi lokal seperti Bus Suroboyo mengambil alih distribusi dalam kota.
Skema ini, menurutnya, lebih adil bagi seluruh pihak dan tetap ramah bagi masyarakat.
“Kalau dia (transportasi baru) ini terintegrasi, dari sini, diambil Bus Suroboyo ke jurusannya, langsung terusan, nanti biayanya seperti apa, ayo monggo. Tapi yang pasti, yang sudah berjalan transportasinya tidak terganggu,” pungkas Eri.
Sikap Pemkot Sjurabaya ini mencerminkan kehati-hatian dalam menjaga ekosistem transportasi publik agar inklusif, berkeadilan, dan tidak memicu konflik sosial di tingkat bawah.
Utamanya bagi sopir dan pelaku transportasi lama yang sudah bertahun-tahun menjadi tulang punggung mobilitas warga Surabaya. (dim/opi)
Editor : Nofilawati Anisa