SURABAYA – Proyek kereta listrik atau commuter line Surabaya Regional Railway Line (SRRL) bakal segera mulai dilakukan pelelangan fisik. Rencananya lelang fisik ini akan dilakukan pada awal tahun 2025 mendatang.
Deputi Sarpras Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ke Gedung Negara Grahadi Surabaya beberapa waktu lalu memastikan bahwa SRRL untuk rute Gubeng - Wonokromo - Sidoarjo sudah ada komitmen anggaran dari Jerman senilai Rp 3,6 triliun.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono mengatakan, dalam rancangannya proyek ini ditargetkan selesai akhir 2028. Dan pada 2029 sudah beroperasi dan bisa dinikmati masyarakat.
"Public transportation harus sebanyak-banyaknya dibangun di Jatim, termasuk SRRL ini. Tujuannya untuk memfasilitasi angkutan massal aglomerasi berbasis Gerbang Kertasusila plus (Jombang,Tuban dan Bojonegoro),” jelasnya, Minggu (25/2).
“Nanti dari utara ke selatan itu dengan SLLR, kemudian dari barat ke timur itu dengan MRT (Mass Rapid Transit)," imbuhnya.
Menurutnya, konsulat United Kingdom yang akan membiayai feasibility study (FS) MRT.
Nyono menambahkan, MRT tersebut nanti menghubungkan antara enter Gresik dari barat kemudian menuju ke Universitas Merdeka, Unesa terus menuju ke Wonokromo, kemudian menuju ke Gubeng sampai ke enter Sidoarjo.
"Untuk enter Sidoarjo ini melewati Unair dan ITS. Nah ini harapan kami tiga kampus besar perguruan tinggi negeri (PTN) di wilayah Gerbang Kertasusila ini dihubungkan MRT," jelasnya.
Nyono berharap tulang punggung transportasi aglomerasi perkotaan ini merupakan kewajiban dari pemerintah itu pelan-pelan dibuat dokumennya melalui sustainable urban mobility plan (SUMP) yang sudah dipresentasikan oleh konsultan EGIS Rail SA.
"Semua perencanaan itu ada di situ. Sehingga nanti equity Pemprov ini tidak akan cukup untuk membiayai itu semua, tapi dokumen perencanaannya itu sudah kita siapkan. Dari situ, dana bantuan dari luar negeri, dari APBN bisa ditampung untuk membangun itu semua,” paparnya.
“Untuk kita bergotong-royong, bantuan dari luar negeri, APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota bersama-sama untuk membangun public transportation yang memang itu adalah hak masyarakat Jawa Timur," jelasnya.
Lebih lanjut Nyono menegaskan, ketika semua itu sudah dibangun, mau menerapkan kebijakan yang melakukan kebijakan yang memprioritaskan public transportation pasti bisa.
"Kalau sekarang kita menerapkan, tapi fasilitas public transportation-nya kurang, ya enggak bisa. Akan diprotes oleh masyarakat. Contoh misal kita melarang penggunaan kendaraan pribadi, tapi public transportation-nya belum disediakan," terangnya.
Nyono mengatakan, mindset ini harus diterapkan pada masyarakat, agar infrastruktur public transportation disiapkan dulu.
Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah public transportation berbasis bus seperti Trans Jatim.
"Upaya-upaya kita untuk apa memantik masyarakat agar mau menggunakan public transportation yang aman, nyaman dan tepat waktu. Setelah semua kita siapkan, baru kita melakukan tindakan pengetatan lalu lintas. Tujuannya untuk mengurangi emisi, kecelakaan lalu lintas dan kemacetam," pungkasnya. (mus/nur)
Editor : Nurista Purnamasari