radarsurabayabisnis.id – Pasar rumah subsidi tengah menghadapi tekanan berat. Bahkan, kondisi penjualan rumah subsidi saat ini dinilai pengembang lebih sulit dibandingkan masa pandemi Covid-19.
Hingga 29 September 2026, penyaluran rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baru mencapai 161.746 unit. Angka tersebut masih jauh dari kuota 350.000 unit yang disiapkan pemerintah tahun ini.
Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya permintaan masyarakat terhadap rumah subsidi, meski pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus untuk mendorong sektor perumahan.
Baca Juga: 35 Ribu Rumah di Jatim Dapat Program Bedah Rumah, Rp247 Miliar Sudah Dicairkan
Penyaluran FLPP Jauh dari Target
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, realisasi FLPP tersebut masih jauh dari ekspektasi pengembang.
Sebelumnya, penyaluran FLPP diperkirakan mampu menembus lebih dari 200.000 unit hingga akhir tahun.
"Kalau kata teman-teman yang lain, ini lebih buruk dari Covid. Covid itu kita masih bisa tumbuh. Apalagi FLPP masih bisa tumbuh. Kalau ini benar-benar (sulit)," ujar Ari, Senin (5/10).
Baca Juga: Anggaran Tembus Rp8,5 Triliun, Ini Fokus Sasaran Program Bedah Rumah Tahun 2026
Menurut Ari, persoalan utama yang dihadapi pasar rumah subsidi bukan kemampuan pengembang menyediakan rumah. Pengembang masih mampu membangun rumah dalam jumlah besar.
Masalahnya, jumlah calon pembeli tidak sebanding dengan pasokan rumah yang tersedia.
Generasi Muda Dinilai Mulai Tak Prioritaskan Rumah
Ari menilai perubahan perilaku generasi muda turut memengaruhi lemahnya permintaan rumah subsidi.
Sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, dinilai tidak lagi menjadikan pembelian rumah sebagai prioritas jangka pendek.
Pendapatan yang dimiliki lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi, rekreasi, hingga gaya hidup. Kondisi tersebut membuat keputusan membeli rumah menjadi semakin tertunda.
Di sisi lain, kemampuan masyarakat untuk mengakses pembiayaan perumahan juga masih menjadi persoalan.
Riwayat Pinjaman Online Hambat KPR
Salah satu kendala yang dihadapi calon pembeli adalah riwayat kredit. Sejumlah calon debitur rumah subsidi terkendala pinjaman daring yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Padahal, OJK telah memberikan relaksasi untuk tunggakan di bawah Rp1 juta.
Namun, Ari menilai kebijakan tersebut belum memberikan dampak signifikan. Perbankan masih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai kelayakan calon debitur.
Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat yang sebenarnya membutuhkan rumah tetap kesulitan memperoleh pembiayaan KPR.
Stimulus Pemerintah Belum Dongkrak Permintaan
Pemerintah sebelumnya telah memberikan berbagai stimulus untuk mendorong sektor perumahan.
Stimulus tersebut antara lain pembebasan pajak hingga 100 persen untuk rumah dengan harga maksimal Rp2 miliar hingga Desember 2027. Selain itu, tersedia KPR subsidi dengan bunga tetap 5 persen dan tenor maksimal hingga 40 tahun.
Namun, berbagai stimulus tersebut dinilai belum cukup kuat untuk mengerek permintaan rumah subsidi.
Tekanan bahkan mulai dirasakan oleh sebagian debitur lama. Sejumlah pemilik rumah KPR subsidi disebut mengalami kesulitan membayar cicilan.
Sebagian kemudian memilih menjual rumah, melakukan pengalihan kredit, atau bahkan kembali ke daerah asal.
Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa tantangan sektor perumahan tidak hanya terletak pada penyediaan rumah.
Pemerintah dan pengembang juga perlu mendorong pemulihan daya beli sekaligus memastikan masyarakat memiliki kemampuan membayar cicilan dalam jangka panjang setelah akad kredit.
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Surabaya