RADAR SURABAYA BISNIS – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatatkan realisasi penyerapan anggaran tahun 2026 sebesar 44 persen hingga 24 September 2026.
Seiring capaian tersebut, pemerintah terus mempercepat pelaksanaan berbagai program hunian masyarakat, termasuk menyederhanakan persyaratan Program Bedah Rumah.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, mengungkapkan bahwa pihaknya terus memacu seluruh program kerja yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Lowongan Kerja BRI Terbaru 2026 untuk Lulusan S1, Simak Kualifikasi dan Cara Daftarnya
“Kementerian PKP terus mengakselerasi seluruh program APBN. Penyerapan sudah mencapai 44 persen,” ujar Didyk dalam keterangannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi terkait perkembangan program dan realisasi anggaran agar publik dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Khusus untuk Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Maruarar menjelaskan bahwa pemerintah telah memangkas birokrasi persyaratan bagi masyarakat penerima manfaat serta menyiapkan percepatan jadwal penyaluran pada tahun mendatang.
Baca Juga: Dongkrak Ekonomi Lokal, Pemkot Surabaya Wajibkan Setiap Penyelenggara Event Libatkan UMKM
“Untuk persyaratan penerima Bedah Rumah, cukup dengan surat keterangan kepala desa atau lurah sudah bisa diproses. Aturan kita permudah. Kalau BSPS tahun ini bulan Juni, tahun depan kita rencanakan Februari supaya penyerapannya bisa digenjot dari awal,” kata Maruarar.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Program Bedah Rumah yang memiliki pagu anggaran Rp1,3 triliun telah mencatatkan realisasi sebesar 53,76 persen dengan total 13.826 unit rumah selesai dibangun hingga 24 September 2026.
Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dengan pagu anggaran Rp5 triliun telah membukukan realisasi 28,76 persen untuk pagu ABT.
Baca Juga: Diakui Dunia di Sidang PBB, Transaksi QRIS Antarnegara Cetak Surplus Rp4,17 Triliun bagi Indonesia
Selain Bedah Rumah, akselerasi juga tercatat pada sejumlah direktorat lainnya di lingkungan Kementerian PKP hingga 24 September 2026.
Dari pagu anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, sekitar Rp2,9 triliun, realisasi anggaran telah mencapai 26,23 persen. Untuk progres fisik, pembangunan rumah susun (rusun) hunian TNI di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah rampung 100 persen.
Sementara itu, pembangunan rusun periode 2025–2026 mencapai 96,7 persen, dan rusun IKN bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menyentuh 88,22 persen.
Baca Juga: Bank Indonesia Tahan BI-Rate di Level 5,75 Persen, Pertumbuhan Kredit dan Transaksi QRIS Melesat
Di sisi lain, realisasi penanganan kawasan kumuh tercatat sebesar 9,68 persen, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dari target 600 unit telah terealisasi secara fisik sebesar 31,33 persen.
Dari total pagu anggaran Rp3,716 triliun yang dimiliki Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, realisasi penyerapan telah mencapai 46,84 persen.
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mencatatkan realisasi anggaran Rp13,4 miliar atau 78,84 persen dari pagu Rp17 miliar. Adapun Inspektorat Jenderal membukukan penyerapan anggaran sebesar 73,31 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 70 persen.
Baca Juga: Krisis Listrik Hijau Bayangi Dunia, RI Tawarkan Pasokan EBT Melimpah untuk Industri Data Center
Di luar skema anggaran kementerian, pemerintah turut memperluas akses pembiayaan hunian bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Hingga 24 September 2026, total penyaluran KPP telah menembus Rp25,8 triliun bagi 110.582 debitur atau sekitar 78 persen dari target.
Dari sisi penyediaan (supply), pembiayaan telah tersalurkan sebesar Rp8,7 triliun kepada 3.589 debitur yang meliputi pengembang, kontraktor, dan toko bahan bangunan.
Sedangkan dari sisi permintaan (demand), fasilitas KPP telah dimanfaatkan oleh 88.183 debitur untuk renovasi rumah, 9.583 debitur untuk pembelian rumah, serta 9.227 debitur untuk pembangunan rumah.
Baca Juga: Krisis Listrik Hijau Bayangi Dunia, RI Tawarkan Pasokan EBT Melimpah untuk Industri Data Center
Editor : Hany AkasahSumber : radar surabaya bisnis