radarsurabayabisnis.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai mengembangkan konsep hunian vertikal tanpa subsidi. Konsep tersebut menjadi bagian dari gagasan Housing Career Surabaya, yakni skema hunian berjenjang yang memungkinkan warga menempati hunian sesuai dengan kondisi ekonominya.
Dalam grand design yang disiapkan Pemkot Surabaya, hunian dibagi menjadi empat tingkatan. Mulai dari hunian sosial, hunian transisi, flat sewa umum, hingga rusunami sebagai hunian milik yang terjangkau.
Kepala DPRKPP Kota Surabaya Iman Krestian membenarkan konsep rusunawa nonsubsidi tersebut masih dalam tahap pengusulan.
“Iya betul, sekarang masih proses pengusulan,” kata Iman di Surabaya, Jumat (21/8).
Baca Juga: Rusunami Murah Surabaya Diusulkan DP Cuma Rp4 Juta, Angsuran Rp1 Juta
Sewa Rusun Mulai Rp750 Ribu
Berbeda dengan rusunawa yang selama ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema subsidi, rusunawa nonsubsidi ditujukan bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi.
Meski demikian, Iman menegaskan perbedaan antara rusun subsidi dan nonsubsidi bukan terletak pada fasilitas utama. Konsep bangunan dan fasilitasnya disebut kurang lebih serupa.
Pembeda utamanya adalah segmentasi calon penghuni berdasarkan desil kependudukan.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Bangun Rusunami 16 Lantai di Ngagel, Kapasitas 2000 Unit
Dalam grand design Housing Career Surabaya, rusunawa nonsubsidi ditempatkan sebagai Flat Sewa Umum atau Grade D. Hunian tersebut diarahkan bagi warga kelompok desil D4 hingga D7.
Tarif sewanya direncanakan sekitar Rp750 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan.
Skema tersebut diharapkan menjadi jembatan antara hunian bersubsidi dan kepemilikan rumah. Warga yang kondisi ekonominya mulai meningkat tidak harus terus menempati hunian dengan intervensi subsidi tinggi.
Sebaliknya, unit hunian bersubsidi dapat kembali tersedia bagi masyarakat yang berada pada kelompok ekonomi paling membutuhkan.
Lokasi Masih Dikaji, Ada Dua Pilihan
Untuk lokasi, Iman memastikan rencana rusunawa nonsubsidi tidak berada di kawasan Ngagel yang sebelumnya masuk dalam pembahasan program hunian vertikal lainnya.
“Rencana di Tambakwedi atau Sememi,” ujarnya.
Namun, kedua lokasi tersebut masih berupa rencana. Konsep pembangunan maupun mekanisme pengelolaannya juga belum sepenuhnya dimatangkan.
Pemkot Surabaya masih mengkaji apakah rusunawa nonsubsidi nantinya dikelola langsung oleh pemerintah atau melibatkan pihak ketiga.
“Ini kami masih menunggu dari Kementerian PKP juga,” katanya.
Konsep Hunian Berjenjang Sesuai Kondisi Ekonomi
Menurut Iman, program tersebut tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah pusat terkait penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemkot Surabaya mengambil peran dengan menyiapkan kebutuhan di tingkat daerah, terutama penyediaan lahan.
“Poinnya, pemkot bergerak menyesuaikan arahan pemerintah pusat terkait penyediaan rumah bagi MBR. Hanya dalam eksekusinya dilakukan oleh Kementerian PKP,” terangnya.
Pola tersebut serupa dengan pembangunan sejumlah rusun yang telah tersedia di Surabaya. Hunian vertikal tersebut sebelumnya merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan kini kewenangannya berada di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Konsep Housing Career Surabaya pada dasarnya menempatkan hunian sebagai bagian dari perjalanan ekonomi warga.
Pada tahap pertama, Hunian Sosial atau Rusunawa Grade A ditujukan bagi MBR dengan kondisi ekonomi sangat rendah, khususnya desil D1-D2. Pada tahap ini, intervensi pemerintah diberikan paling tinggi.
Berikutnya terdapat Hunian Transisi atau Rusunawa Grade B-C untuk kelompok desil D2-D4.
Setelah kemampuan ekonomi warga meningkat, mereka diarahkan menuju Flat Sewa Umum Grade D dengan intervensi pemerintah yang semakin berkurang.
Tahap berikutnya adalah rusunami. Hunian tersebut menjadi pilihan bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi untuk mulai memiliki aset tempat tinggal.
Dengan konsep tersebut, Pemkot Surabaya ingin membangun sistem hunian yang tidak berhenti pada penyediaan rumah bersubsidi, tetapi mengikuti perubahan kondisi ekonomi warga dari waktu ke waktu.
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Surabaya