Ratusan Ribu Unit Rumah Tersalurkan untuk Masyarakat di Semester I 2026

Hany Akasah • Dipublikasikan Rabu, 19 Agustus 2026 | 13:07 WIB
PERUMAHAN: BPS mencatat backlog kepemilikan rumah di tahun 2026 terus menurun.
PERUMAHAN: BPS mencatat backlog kepemilikan rumah di tahun 2026 terus menurun.

RADAR SURABAYA BISNIS – Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pertama kalinya menerbitkan Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026. Publikasi ini menunjukkan tren positif, terutama terkait penurunan angka backlog kepemilikan rumah dan peningkatan kelayakan hunian masyarakat Indonesia.

Acara perilisan tersebut diselenggarakan di Kantor BPS, Jakarta, pada Kamis (13/8/2026). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa backlog kepemilikan rumah (backlog 1) berhasil turun dari 13 persen pada Maret 2025 menjadi 12,39 persen pada Maret 2026. 

Baca Juga: Utang Luar Negeri RI Tembus 453,4 Miliar Dolar AS di Kuartal II 2026

Penurunan ini setara dengan berkurangnya sekitar 350 ribu rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri. Selain itu, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni juga meningkat dari 68,40 persen pada 2025 menjadi 70,30 persen pada 2026. 

Amalia menyebutkan bahwa penyusunan data ini dilatarbelakangi oleh fokus pemerintah menjadikan sektor perumahan sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sepanjang Semester I 2026, pemerintah mencatatkan progres signifikan dalam penyediaan perumahan. Program Bedah Rumah telah menyentuh 88.635 unit, realisasi pembiayaan FLPP mencapai 91.531 unit, dan pemberian kemudahan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) mencapai 101.201 unit.

Baca Juga: Ulama Madura Klarifikasi Isu Tolak Industri di Bangkalan, Bassra Akan Serap Aspirasi Warga

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menilai ketersediaan data yang terukur ini sangat penting agar pemerintah bisa melihat daerah mana yang perlu mendapat dorongan lebih besar dalam penyediaan hunian.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan apresiasi tinggi terhadap integritas BPS dan menyoroti pentingnya sinergi lintas instansi. 

"Tidak ada Superman, yang ada Superteam. Data yang dibagikan hari ini merupakan hasil kerja kita bersama dan kolaborasi berbagai pihak," tegas Maruarar.

Baca Juga: Stimulus Ekonomi Rp26,34 Triliun Dinilai Penting, Dari Bantuan Pangan hingga Magang

Editor : Hany Akasah
Sumber : Radar Surbaya Bisnis
bps backlog maruara sirait perumahan tito karnavian