RADAR SURABAYA BISNIS — Penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencatatkan tren positif. Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penyaluran telah menembus angka lebih dari 102.900 unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Maruarar Sirait, menyatakan optimistis target penyaluran sebanyak 350.000 unit rumah subsidi pada tahun 2026 dapat terealisasi.
"Melalui kerja keras, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, serta komitmen BP Tapera, kami yakin amanah pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat berjalan optimal," ujar Maruarar usai meresmikan Kantor Pusat BP Tapera di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2026).
Baca Juga: Java Coffee & Flavors Fest 2026 Raup Rp88 Miliar, BI Jatim Lampaui Target
Maruarar menjelaskan, penyaluran rumah subsidi terus mengalami peningkatan konsisten dari tahun ke tahun. Realisasi yang sebelumnya mencatatkan angka 228.000 unit pada 2023 meningkat menjadi 278.000 unit pada 2025, hingga kini melampaui 102.900 unit di pertengahan 2026.
Menurutnya, BP Tapera menghadapi tantangan besar dan harapan tinggi dari masyarakat maupun pengembang. Oleh karena itu, integritas serta terobosan tata kelola menjadi kunci keberhasilan program.
Peresmian kantor baru BP Tapera di Graha Mandiri Lantai 5 tersebut ditandai dengan pemotongan pita oleh Menteri PKP bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Baca Juga: BYD Jual 5.264 Mobil Listrik, Naik 488%, Berikut Tantangan Mobil Listrik di Indonesia
Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat pelayanan pembiayaan perumahan sekaligus mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan bahwa perpindahan kantor pusat ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas tata kelola lembaga.
"Perpindahan ini menjadi penanda bagi kami dalam menjalankan amanah mengelola pembiayaan berkelanjutan untuk MBR secara lebih transparan dan profesional," tutur Heru.
Baca Juga: Target 1 Oktober 2026, Seluruh SPBU di Indonesia Sudah Salurkan B50
Fasilitas baru tersebut dilengkapi dengan ruang koordinasi lintas kementerian, ruang kerja Komisioner, hingga infrastruktur sistem informasi pemrosesan data perumahan nasional (SITARA) untuk mempercepat integrasi layanan kepada masyarakat.
Editor : Hany AkasahSumber : radar surabaya bisnis