radarsurabayabisnis.id - Pemerintah resmi memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi menjadi maksimal 40 tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah dengan cicilan yang lebih ringan di tengah tren kenaikan suku bunga acuan.
Kepastian tersebut diperoleh setelah Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menyetujui skema baru tersebut dalam rapat yang digelar di Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (24/6). Persetujuan itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan skema KPR subsidi dengan tenor hingga 40 tahun kini siap dijalankan.
Baca Juga: Sektor Properti Menggeliat, Menteri PKP Sebut Buruh Jadi Pasar Utama Serapan Rumah Subsidi
"Komite menyetujui untuk 40 tahun (KPR) bisa dijalankan sesuai arahan presiden," ujar Maruarar usai rapat.
Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
Selain memperpanjang tenor, pemerintah juga memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang kini berada di level 5,75 persen tidak akan memengaruhi bunga KPR subsidi.
Maruarar menegaskan bunga KPR subsidi untuk rumah tapak tetap sebesar 5 persen, sedangkan untuk rumah susun (rusun) subsidi ditetapkan sebesar 6 persen.
"Bunganya tetap 5 persen untuk tapak. Tenor 40 tahun. Dan untuk rusun subsidi 6 persen," tegasnya.
Baca Juga: Mau Ajukan KPR atau Pinjaman? Cek Dulu Skor Kreditmu di iDebku OJK, Ini Caranya
Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban cicilan masyarakat sekaligus menjaga daya beli di sektor perumahan, terutama bagi MBR yang selama ini menghadapi tantangan tingginya harga rumah.
Penyaluran FLPP Capai 81.600 Unit
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola (BP) Tapera Heru Pudyo Nugroho melaporkan realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga pertengahan tahun ini telah mencapai 81.600 unit atau sekitar 23,22 persen dari kuota tahunan.
Jumlah tersebut masih berada di bawah capaian periode yang sama tahun lalu yang mencapai 112.000 unit. Meski demikian, Heru menilai selisih tersebut tidak terlalu signifikan dan penyaluran masih menunjukkan tren yang positif.
"Realisasi hingga hari ini di 81.600. Yang sudah akad lebih dari 21.000. Total yang sudah cair dan dalam proses akad mencapai 103.000 unit," jelas Heru.
Ia menambahkan, capaian FLPP tahun ini juga terbantu oleh proses carry over dari tahun sebelumnya. Pada 2024, kuota FLPP sebanyak 200.000 unit tidak terserap sepenuhnya karena permintaan yang melampaui alokasi sehingga sebagian pencairan baru direalisasikan pada 2025.
Rusun Subsidi Mulai Didorong
Di sisi lain, BP Tapera mulai menggenjot pengembangan rusun subsidi melalui skema inden. Tahun ini, lembaga tersebut menargetkan pembiayaan untuk 40.000 unit rusun subsidi.
Melalui skema tersebut, MBR sudah dapat melakukan pemesanan dan menandatangani perjanjian jual beli sambil menunggu pembangunan selesai.
"Ini masih proses inden. MBR bisa mulai booking dan melakukan perjanjian jual beli. Kami harapkan segera terealisasi," pungkas Heru.
Editor : Hany Akasah