RADAR SURABAYA BISNIS – Sektor pembiayaan perumahan nasional kembali mendapat angin segar. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) resmi menggandeng PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk meluncurkan Program Perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Langkah strategis ini dinilai menjadi peluang bisnis sekaligus solusi konkret untuk mengatasi tingginya angka backlog perumahan di kalangan abdi negara.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan data yang cukup mengejutkan. Dari total sekitar 6,7 juta ASN di Indonesia saat ini, baru 22 persen yang tercatat memiliki rumah sendiri.
Baca Juga: Zulhas Pangkas 145 Aturan Pupuk, Penyerapan Melonjak hingga 9,55 Juta Ton
"Sebenarnya, 78% atau 5,224 juta ASN tidak punya rumah. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan," ujar Prof. Zudan di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Merespons potensi pasar yang masif tersebut, KORPRI dan BTN menghadirkan skema pembiayaan khusus yang ramah bagi kantong PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Program yang mengusung tema “Tinggal Lebih Dekat, Hidup Lebih Maju” ini menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor panjang hingga 30 tahun.
Baca Juga: Kumpulkan Keluhan Penjual di Marketplace, Pemerintah Siapkan Revisi Permendag
Direktur Utama BTN, Nixon L. P. Napitupulu, menegaskan bahwa ASN merupakan segmen pasar yang sangat strategis dalam ekosistem pembiayaan perumahan nasional.
Kerja sama ini menjadi win-win solution yang menguntungkan sektor perbankan sekaligus meningkatkan kesejahteraan aparatur negara.
“BTN bersama KORPRI berencana menyiapkan skema pembiayaan khusus, termasuk program penyediaan dan pembiayaan perumahan non-subsidi dengan tenor KPR hingga 30 tahun. Kami ingin memberikan kepastian hunian bagi ASN melalui kebijakan pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau,” jelas Nixon.
Baca Juga: Petani Garam Madura Minta Sistem Satu Pintu untuk Garam Nasional, DPR RI Ikut Bersuara
Program Perumahan ASN ini tidak hanya mencakup skema komersial (non-subsidi), tetapi juga mensinergikan pembiayaan rumah subsidi melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Kehadiran program ini sejalan dengan agenda strategis pemerintah dalam memangkas backlog perumahan nasional dan menyukseskan Program 3 Juta Rumah.
KORPRI berharap, dengan terpenuhinya kebutuhan dasar berupa hunian yang layak, ASN dapat bekerja lebih optimal, fokus, dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Laba BRI Naik 5,91 Persen di 2026, Penyaluran Kredit Tembus Rp1.376 Triliun
Editor : Hany AkasahSumber : radar surabaya bisnis