RADAR SURABAYA BISNIS - Sektor bisnis properti perumahan subsidi menunjukkan tren pasar yang sangat positif dengan kelompok pekerja atau buruh mendominasi angka serapan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa buruh menjadi profesi terbanyak yang memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dari total penyaluran FLPP sebanyak 278.868 unit sepanjang tahun lalu, porsi serapan oleh pekerja mencapai 66 ribu unit.
Baca Juga: Ekonomi Jatim Tumbuh 5,96 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Se-Pulau Jawa!
Tingginya angka ini menjadi sinyal kuat bagi para pengembang bahwa segmen pekerja kelas menengah ke bawah memiliki daya beli dan minat investasi yang tinggi terhadap hunian tapak.
"Ini juga membuktikan bahwa teman-teman buruh itu melihat bahwa rumah itu juga sebagai hal yang penting, yang utama, selain sandang dan pangan," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.
Tren tingginya permintaan ini langsung ditangkap sebagai peluang strategis oleh pelaku industri properti. Salah satu proyek raksasa yang tengah berjalan adalah pengembangan rumah bersubsidi di kawasan Meikarta, Lippo Cikarang, Jawa Barat.
Baca Juga: Fokus Anggaran dan Distribusi, Bulog Salurkan 1,9 Juta Ton Beras di Tengah Ancaman El Nino
Total sebanyak 141 ribu unit rumah subsidi sedang dibangun di tiga lokasi berbeda di atas lahan seluas 30 hektare yang merupakan hibah dari Lippo Group.
Lokasi yang berdekatan dengan kawasan industri ini dinilai memiliki prospek bisnis yang sangat cerah. Pembangunan fisik saat ini sudah mulai berjalan dan ditargetkan proses akad pembelian bisa dimulai pada akhir tahun ini.
Untuk semakin memperluas akses pembiayaan dan memperbesar pangsa pasar, Kementerian PKP kini tengah mengkaji skema cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor panjang hingga 40 tahun. Wacana ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Viral di Medsos Daftar Mobil yang Dilarang Isi Pertalite Mulai 1 Juni 2026
Skema ini diyakini akan memperkuat fundamental bisnis perumahan karena dapat menurunkan beban angsuran bulanan konsumen, sehingga semakin banyak masyarakat yang memenuhi syarat perbankan (bankable).
Maruarar menegaskan, proses pengkajian kebijakan ini melibatkan ekosistem yang utuh, mulai dari BP Tapera, pihak perbankan, pengembang, pemerintah daerah, hingga masukan dari masyarakat, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sehat dan bermanfaat secara ekonomi.
Baca Juga: Menkeu Pastikan Indonesia Tak Akan Krisis seperti 1998, Rupiah Akan Menguat ke Rp15.000
Editor : Hany Akasah