radarsurabayabisnis.id - Pemerintah Indonesia menyiapkan skema baru dalam program 3 juta rumah dengan memberikan subsidi cicilan hingga Rp600 ribu per bulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini ditujukan tidak hanya untuk buruh dan pekerja, tetapi juga petani, nelayan, hingga kelompok masyarakat lain yang membutuhkan akses hunian layak dengan biaya terjangkau.
Melalui skema tersebut, pemerintah akan menanggung sebagian cicilan rumah selama 25 tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah sekaligus mendorong pemerataan akses hunian di berbagai daerah.
Pemerintah Tanggung Cicilan Rumah Hingga Rp600 Ribu per Bulan
Dalam skema yang disiapkan pemerintah, masyarakat penerima program akan memperoleh subsidi cicilan sebesar Rp600 ribu setiap bulan selama masa kredit berlangsung.
Baca Juga: 9 Kota di Jawa Timur dengan Warga Paling Banyak Tak Punya Rumah Sendiri
Sebagai contoh, apabila cicilan rumah mencapai Rp1,55 juta per bulan, maka penerima manfaat hanya perlu membayar sekitar Rp950 ribu per bulan setelah mendapat subsidi dari pemerintah.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi target pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Tidak Hanya Buruh, Petani dan Nelayan Juga Jadi Sasaran
Program rumah subsidi ini menyasar berbagai kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses hunian layak. Selain buruh dan pekerja industri, pemerintah juga memasukkan petani dan nelayan sebagai penerima prioritas.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1 juta rumah khusus untuk buruh dan pekerja di Indonesia. Rumah-rumah tersebut direncanakan dibangun di dekat kawasan industri agar pekerja dapat menghemat biaya sewa dan transportasi.
Baca Juga: Genjot Rusun Subsidi, Pemerintah Beri Insentif Baru Cicilan 30 Tahun dan Bunga 6 Persen
Presiden menyebut pemerintah telah membangun sekitar 350 ribu rumah sepanjang tahun ini dan tengah mengejar target minimal 1 juta rumah untuk pekerja.
Pengamat Ingatkan Hunian Layak Tak Cukup Hanya Cicilan Murah
Meski mendapat sambutan positif, program 3 juta rumah juga mendapat sejumlah catatan dari pengamat agraria.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada cicilan murah dan bunga rendah.
Menurutnya, kebutuhan dasar masyarakat terhadap hunian layak, lingkungan sehat, serta akses fasilitas penunjang juga harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan kawasan perumahan baru.
Pemerintah Siapkan Fasilitas Penunjang dan Transportasi Murah
Selain pembangunan rumah, pemerintah juga berencana membangun berbagai fasilitas penunjang di kawasan hunian pekerja. Fasilitas tersebut meliputi daycare, rumah sakit, sekolah, transportasi umum hingga rumah susun.
Pemerintah berharap pembangunan fasilitas modern tersebut mampu menggerakkan perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Khusus untuk pekerja, pemerintah juga menyiapkan kartu transportasi khusus agar buruh dapat memperoleh tarif transportasi yang lebih ringan. Sementara keberadaan daycare diharapkan membantu para orang tua tetap dapat bekerja dengan tenang saat harus meninggalkan anak-anak mereka.