RADAR SURABAYA BISNIS – Indonesia mencatatkan sejarah baru dalam pengelolaan ibadah haji di tingkat global. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama di dunia yang diizinkan untuk membeli properti di dua kota suci umat Islam, yakni Mekah dan Madinah.
Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari rencana besar Pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun "Kampung Haji".
Informasi membanggakan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pertemuannya dengan para tokoh agama Islam di Istana Negara pada Selasa (3/2).
Nasaruddin menegaskan bahwa kesempatan emas ini merupakan sebuah keistimewaan luar biasa yang belum pernah diberikan Arab Saudi kepada negara lain mana pun.
“Kita negara yang pertama diberikan kesempatan untuk membeli properti yang ada di Kota Mekah dan Madinah. Tidak ada satu negara pun yang mendapatkan hal seperti ini selain di Indonesia,” tegas Menag Nasaruddin Umar dalam konferensi pers.
Keistimewaan ini dinilai sebagai buah manis dari kedekatan hubungan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman (MBS). Hubungan personal yang erat tersebut membuka jalan bagi Indonesia untuk mengamankan lokasi yang sangat strategis guna memastikan kenyamanan jemaah asal tanah air.
Rencananya, Kampung Haji Indonesia di Mekah akan dibangun di atas lahan yang sangat luas, mencapai sekitar 60 hektare. Lokasinya pun sangat premium, yakni hanya berjarak sekitar 1 hingga 3 kilometer dari Masjidil Haram.
Untuk memudahkan akses ibadah, kawasan ini direncanakan akan terhubung langsung dengan Masjidil Haram melalui fasilitas terowongan khusus.
“Alhamdulillah karena Bapak Presiden mempunyai hubungan yang dekat, sehingga diberikan kesempatan. Dan kita sudah mendapatkan lahan yang cukup luas,” tambah Nasaruddin optimis.
Pembangunan Kampung Haji ini diharapkan menjadi solusi permanen bagi masalah akomodasi jemaah Indonesia yang jumlahnya merupakan salah satu yang terbesar di dunia.
Dengan memiliki properti sendiri, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih terstandarisasi, efisien, dan memberikan rasa aman bagi jemaah selama menjalankan rukun Islam kelima di tanah suci. (han)
Editor : Hany Akasah