RADAR SURABAYA BISNIS – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, memuji langkah cepat dan kolaboratif Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam menyiapkan data, lahan, dan skema kerja sama untuk mendukung program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) — bagian dari program nasional pembangunan tiga juta rumah.
Kekompakan antara pemerintah pusat dan daerah ini dinilai menjadi contoh ideal dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di perkotaan.
“Untuk Kota Surabaya, kami melakukan kerja sama dengan Pak Eri Cahyadi. Saya senang karena mendapatkan respons cepat dengan menyiapkan lahan-lahan yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya. Nanti kita persiapkan seminggu ini skema lahan, skema pembiayaan, skema hukum, kemudian skema teknis dan juga penghunian,” ujar menteri yang akrab disapa Ara di Surabaya, Kamis (16/10/2025).
Dalam kunjungan kerjanya di Kelurahan Mojo, Surabaya, Ara meninjau langsung penerima manfaat program BSPS, salah satunya Desi Novitasari, warga dengan rumah berukuran 3x3 meter yang dihuni empat orang tanpa kamar mandi dan ventilasi memadai.
“Saya dibawa ke dua tempat yang saya cek langsung dua-duanya tepat sasaran. Karena memang sangat kecil, sangat perlu diperbaiki, dan mudah-mudahan Ibu nanti program ini adalah membuat yang tidak layak huni jadi layak huni,” tegasnya.
Rumah Desi dijadwalkan mulai direnovasi pada 27 Oktober 2025 mendatang melalui program BSPS.
Total ada 187 rumah di Surabaya yang mendapat bantuan, termasuk 64 unit hasil sinergi dengan Kementerian Sosial (Kemensos).
Sementara itu, Wali Kota Eri menyambut apresiasi tersebut dengan rasa syukur dan menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan RTLH.
“Alhamdulillah, matur nuwun. Karena di Surabaya ini ada sekitar 8.000 lebih rumah tidak layak huni. Kalau menggunakan APBD sendiri tidak mampu. Sehingga waktu saya sampaikan ke Pak Menteri di Jakarta, Pak Menteri akhirnya memberikan bantuan ini dan bahkan tahun depan ditargetkan 200 rumah untuk dua kawasan di Kota Surabaya. Sehingga ini akan mempercepat program Pemkot Surabaya terkait dengan rumah tidak layak huni,” jelas Eri.
Tak hanya memperbaiki fisik rumah, Pemkot Surabaya juga menyiapkan ekosistem ekonomi lokal agar masyarakat ikut berdaya dalam pembangunan.
“Ke depan kami akan bekerja sama dengan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP), sehingga penyedia pasir atau apapun yang diperlukan saat pembangunan bisa disediakan oleh UMKM lewat KUR perumahan,” imbuhnya.
Sinergi lintas kementerian dan lembaga ini diharapkan menjadi model nasional dalam penanganan RTLH yang berkelanjutan.
Eri optimistis seluruh rumah tidak layak huni di Surabaya bisa terselesaikan dalam tiga tahun ke depan.
“Insyaallah kalau semuanya bekerja sama seperti ini, 2028 sudah bisa selesai permasalahan RTLH,” pungkasnya. (dim/opi)
Editor : Nofilawati Anisa