RADAR SURABAYA BISNIS – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY, menegaskan pentingnya keberhasilan Program 3 Juta Rumah sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan besar di sektor perumahan nasional sekaligus menggerakkan perekonomian di berbagai daerah.
Menurut AHY, saat ini terdapat backlog perumahan sebesar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah, serta 26 juta lebih keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.
“Saya rasa kita bisa carikan solusinya bersama. Ada dua tujuan utama mengapa program 3 juta rumah ini penting dan harus sukses. Pertama, untuk mengatasi kekurangan dan ketidaklayakan rumah rakyat, dan kedua, untuk meningkatkan pertumbuhan serta perputaran ekonomi di berbagai daerah,” ujarnya dalam Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Shangri-La Hotel Surabaya, Kamis (16/10/2025) malam.
AHY menekankan bahwa sektor perumahan memiliki efek ganda yang sangat besar.
"Setiap rumah yang dibangun menggerakkan industri, setiap industri membuka lapangan kerja, dan setiap lapangan kerja menciptakan daya beli baru. Itu berarti ekonomi daerah, termasuk pelaku UMKM, akan ikut tumbuh,” jelasnya.
AHY juga menyampaikan optimismenya bahwa Jawa Timur akan menjadi salah satu motor penggerak dalam pembangunan perumahan nasional.
“Saya yakin dari Jawa Timur akan lahir para pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan, dan pelaku UMKM yang kompetitif serta mampu membuka lapangan kerja baru,” katanya.
Terkait kendala di lapangan, AHY menyebut masalah tata ruang dan ketersediaan lahan, termasuk soal Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Ia menyebut bahwa penyelesaiannya membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
“Kita harus duduk bareng antara Kementerian ATR/BPN, PUPR, dan pemerintah daerah agar penataan ruang dilakukan dengan bijaksana. Harus jelas mana lahan yang tetap menjadi sawah dan mana yang bisa dikonversi jadi kawasan perumahan,” tegasnya.
Selain itu, AHY menyinggung pentingnya sistem perizinan terintegrasi agar proses pembangunan lebih cepat dan responsif.
Ia berencana mengundang Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat sinkronisasi sistem OSS dengan perizinan perumahan.
AHY juga menyoroti capaian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga September 2025, realisasi telah mencapai 198 ribu lebih unit dari target 350 ribu unit dengan total pembiayaan mencapai Rp 35 triliun.
“Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar punya rumah yang layak dan terjangkau,” ujarnya.
Untuk mendukung sisi pembiayaan, pemerintah juga menggulirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp 130 triliun.
Skema ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat dari berbagai sektor, termasuk petani, nelayan, pekerja ojek daring, dan buruh harian.
“Dengan bunga ringan, masyarakat akan lebih mudah memiliki rumah layak dan berkualitas,” ucap AHY.
AHY mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Berbagi dengan mereka yang kurang mampu adalah ibadah. Sektor perumahan ini strategis dan menyentuh hajat hidup banyak orang. Karena itu, saya mendukung langkah sinkronisasi dan harmonisasi pusat-daerah agar pembangunan berjalan efektif dan adil bagi semua,” tandasnya. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa