RADAR SURABAYA BISNIS – Kerusuhan terjadi di Surabaya pada akhir Agustus 2025 lalu.
Sejumlah bangunan maupun gedung cagar budaya, seperti Gedung Negara Grahadi (Jalan Gubernur Suryo) dan Mapolsek Tegalsari (Jalan Basuki Rahmat) dibakar massa yang tak bertanggung jawab.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan proses pemulihan Polsek Tegalsari yang dibakar saat kerusuhan demo minggu lalu akan melibatkan tim cagar budaya.
Hal ini dilakukan lantaran di lokasi tersebut terdapat catatan sejarah perjuangan yang bernilai penting bagi Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan, identifikasi oleh tim cagar budaya menjadi langkah awal sebelum pembangunan kembali dilakukan.
“Kita sudah bertemu dengan tim cagar budaya, untuk membangunnya juga berdasarkan rekomendasi dari tim tersebut,” ujar Eri.
Eri menuturkan, menurut catatan yang dimiliki Pemkot Surabaya, bagian yang terdaftar sebagai cagar budaya adalah bunker di belakang bangunan utama.
Namun, Eri menekankan bahwa nilai sejarah tidak hanya terletak pada fisik bangunannya, melainkan pada situs perjuangan yang pernah berlangsung di kawasan tersebut.
“Yang paling penting bukan soal bangunannya, tapi situsnya, tempat perjuangannya. Ketika ada bangunan cagar budaya, maka bangunan itu harus dipertahankan. Proses pembangunannya akan mengikuti rekomendasi dari tim cagar budaya,” jelasnya.
Eri menambahkan, untuk tahap pembangunan kembali Polsek Tegalsari, Pemkot akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Polrestabes Surabaya sebagai pihak yang menaungi langsung institusi kepolisian di tingkat polsek.
“(Terkait kapan mulai dilakukan pembangunannya) itu nanti dengan Polrestabes kita diskusikan dulu,” pungkasnya.
Selain Polsek Tegalsari yang dibakar oleh oknum pendemo, sejumlah warung warga yang berada di sekitar area tersebut juga tidak luput dari amukan massa.
Mereka tidak hanya membakar warung, tapi barang-barangnya pun turut dijarah.
Total ada tujuh pedagang yang menjadi korban amukan massa saat itu.
Kini para pedagang itu sudah mendapatkan ganti rugi dari pemerintah kota. (dim/opi)
Editor : Nofilawati Anisa