RADAR SURABAYA BISNIS - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyediakan rumah subsidi bagi dai, guru ngaji, aktivis Islam, dan pegawai organisasi kemasyarakatan Islam.
"Kini saatnya guru ngaji juga bisa memiliki rumah subsidi pemerintah," kata Menteri PKP Maruarar Sirait saat memberikan sambutan pada Tasyakur Milad 50 Tahun Majelis Ulama Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025) malam.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PKP dengan MUI dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Isinya tentang penyediaan dan pemutakhiran data dan atau informasi statistik, serta penyelenggaraan perumahan bagi dai, guru ngaji, aktivis Islam, dan pegawai organisasi kemasyarakatan Islam di lingkungan MUI.
Menurut Maruarar, penandatanganan ini sejalan dengan program rumah subsidi yang menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan yang mencapai angka 9,9 juta.
"Kami berharap MUI juga bisa memberikan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat program perumahan," ujarnya.
Pada momen itu, menteri yang akrab disapa Ara juga memberikan kunci secara simbolis kepada 25 orang guru ngaji dan guru agama yang hadir dalam akad massal rumah subsidi Bank BTN.
"Hingga saat ini tercatat sebanyak 1.975 orang guru ngaji di seluruh Indonesia telah melakukan akad untuk KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin mengapresiasi program perumahan yang tengah dijalankan.
Menurut dia, saat ini banyak masyarakat yang belum punya rumah yang layak.
Dengan adanya program perumahan yang memudahkan pembiayaan menjadi lebih murah, gampang, dan tidak berbelit-belit, Ma’ruf Amin memastikan MUI akan mendukung hal tersebut.
“Nah, itu berarti mempermudah orang yang membutuhkan. Bahasa, namanya itu namanya pelayanan. Pelayanan kemasyarakatan untuk orang yang membutuhkan. Jadi, apa namanya itu, khidmat. Itu bagian dari program MUI,” ungkap Ma’ruf Amin.
“Cuma MUI kan tidak punya duit. Nah, oleh karena itu pemerintah punya duit melakukan program, dukung,” pungkasnya. (jpc/opi)
Editor : Nofilawati Anisa