RADAR SURABAYA BISNIS – Presiden Prabowo Subianto mempunyai program andalan untuk pengadaan rumah layak untuk masyarakat.
Program itu diberi nama Program 3 Juta Rumah. Artinya, pemerintah akan melakukan pengadaan dua juta unit rumah di perdesaan dan satu juta unit rumah di perkotaan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap kebutuhan anggaran untuk pengerjaan Program 3 Juta Rumah Tahun Anggaran (TA) 2026 mencapai Rp 49,85 triliun.
Meskipun demikian, Menteri yang akrab disapa Ara menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran itu belum mendapat kepastian pembiayaan dari APBN.
Pasalnya, pagu indikatif yang ditetapkan untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) TA 2026 ditetapkan hanya sebesar Rp 1,8 triliun.
"Sehingga, dari pagu indikatif sebesar Rp 1,82 triliun diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp 48,02 triliun," kata Ara dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (10/7).
Ara merinci, kebutuhan anggaran Rp 49,85 triliun itu bakal digunakan untuk alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp 45,55 triliun atau sebesar 91,37 persen dari usulan pagu anggaran Kementerian PKP TA 2026.
"Kami mengajukan dari usulan anggaran tersebut sebesar Rp 45,55 triliun atau 91,37 persen untuk bantuan stimulan perumahan swadaya dengan target 2 juta unit rumah di tahun 2026," ujarnya.
Selain itu, alokasi usulan anggaran itu bakal digunakan untuk pembangunan 3.047 unit rumah susun (rusun) senilai Rp 1,67 triliun dan anggaran senilai Rp 287,81 miliar untuk pembangunan 1.166 unit rumah khusus (rusus).
Kementerian PKP juga akan mengalokasikan anggaran senilai Rp 290,82 miliar untuk pembangunan PSU rumah umum.
Serta, penanganan permukiman kumuh dan sanitasi senilai Rp 660 miliar, untuk dukungan manajemen Rp 1,11 triliun dan monitoring pelaksanaan kegiatan perubahan Rp 271,52 miliar.
"Jumlah anggaran tersebut kami yakini dalam rangka mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dan penanganan kawasan kumuh sebagai target dan prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah 2026," pungkasnya. (nis/opi)
Editor : Nofilawati Anisa